Wabup Majalengka: Pemilu 2024 Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – Wakil Bupati atau Wabup Majalengka, Tarsono D Mardiana menegaskan, bahwa Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk 5 tahun ke depan. 

"Untuk itu penyelenggaraan Pemilu harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," ungkap Tarsono, Rabu (25/1/2023).

Dikatakannya, bahwa dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan adanya dukungan dan peran serta dari semua stakeholder demi menyukseskan pesta demokrasi rakyat tersebut.

Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 tidak hanya dapat dilihat dari segi prosedural semata, tetapi juga harus bisa dipandang dari segi substansial. 

"Salah satu substansinya adalah dengan hadirnya panitia pemungutan suara atau PPS Pemilu tahun 2024 yang harus dilantik dan pengambilan sumpah janji sekaligus dilakukan penandatanganan pakta integritas," ujarnya.

Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa anggota PPS dalam menjalankan tugasnya memiliki keabsahan dan kewenangan serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai panitia pemungutan suara di tingkat desa.

Berkaitan hal itu, Wabub mengucapkan selamat kepada PPS Pemilihan Umum tahun 2004 se-Kabupaten Majalengka yang telah dilantik dan melakukan sumpah janji, serta melaksanakan penandatanganan pakta integritas. 

"Semoga saudara-saudara dapat menjalankan tugas secara profesional, mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur, adil dan netral untuk memilih pemimpin yang mampu mewujudkan Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera," tuturnya. 

Di samping itu juga, peran PPS mampu mendukung upaya bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat Majalengka yang Raharja. 

Pada kesempatan itu, Wabub pun sekaligus berpesan hendaknya pelantikan pengambilan sumpah janji dan penanganan fakta integritas PPS ini agar dipahami dan menjadi sarana untuk menghindari sikap dan perilaku menyimpang dari aturan yang berlaku.

Ia mengingatkan, bahwa anggota PPS tidak lagi bebas karena sudah diikat menjadi penyelenggara Pemilu dan harus bersikap netral, serta teknis Pemilu harus benar-benar dijalankan sesuai aturan demi sukses dan lancar.

Anggota PPS harus memantapkan niat dan tekad dengan disertai bekal pengetahuan serta keterampilan untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, anggota PPS harus bekerja secara profesional dan tetap menjaga netralitas serta segera menjalin koordinasi dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.

Kemudian, harus selalu menjaga kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, mengingat dari pengalaman sebelumnya bahwa tahapan Pemilu dirasa cukup menguras tenaga fisik maupun mental.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada KPUD beserta seluruh penyelenggara Pemilu tahun 2024 Kabupaten Majalengka benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya secara profesional, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Perlu adanya kerjasama antara seluruh penyelenggara pemilihan umum 2024 dan adanya dukungan serta peran dari seluruh stakeholder, termasuk pihak keamanan guna menyukseskan pesta demokrasi rakyat," pintanya.

Wabub menyatakan, bahwa Pemkab Majalengka akan terus berkomitmen dalam memberi dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dan Pilkada.

"Jadi pemerintah daerah selalu siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan KPUD berikut seluruh jajarannya. Mari kita rapatkan barisan guna memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Majalengka untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi demi mewujudkan Majalengka yang bermartabat, maju dan sejahtera," pungkas Wabup Majalengka. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement