Awalnya Daerah Tertinggal, Bupati Malra: Kei Besar Telah Terjadi Perubahan

TIMESINDONESIA, AMBON – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun mengungkapkan Pulau Kei Besar awalnya masih cukup tertinggal sebagai daerah perbatasan dan daerah terluar.

Menurut Bupati Malra, permasalahan paling mendasar adalah rendahnya kapasitas infrastruktur, pelayanan dasar, akses konektivitas jalan dan jembatan, akses rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, hingga akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum maksimal.

Advertisement

“Tetapi saudara masyarakat Kei Besar boleh lihat apa yang sudah ada sekarang, buka mata, buka hati, bahwa Kei Besar telah terjadi perubahan-perubahan besar,” kata Hanubun dalam acara peletakan batu pertama Rumah Sakit (RS) Pratama MTH Elat Kei Besar, Rabu (3/5/2023), yang dihadiri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail.

Bupati Malra menyampaikan, sejak Maluku Tenggara berdiri 22 Desember 1952 sampai sekarang sudah lebih dari 70 tahun, Pulau Kei Besar tidak memiliki rumah sakit. Masyarakat harus dirujuk dari Puskesmas di Pulau Kei Besar menuju ke RSUD di Kota Langgur. 

“Walaupun ada Puskesmas yang dibangun cukup bagus, namun berkat rekomendasi Gubernur Maluku dan keprihatinan sekaligus kerinduan warga masyarakat yang mendorong kami memperjuangkan pembangunan rumah sakit terutama di Pulau Kei Besar,” ungkap Bupati Malra.

Ia mengatakan, pihaknya memperjuangkan adanya rumah sakit sejak 2019. Keberhasilan atas pendirian RS ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. 

“Sekali lagi saya atas nama Pemerintah Daerah dan Rakyat Maluku Tenggara, tidak ada kata lain kecuali mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Maluku, atas dukungan dan fondasi Gubernur, selaku wakil Pemerintah Pusat maka usaha-usaha kami menjadi lebih mudah,” jelasnya.

Hanubun memaparkan, dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat secara perlahan-lahan meningkat dari tahun ke tahun. Jika  sebelumnya ditransfer kurang lebih Rp 600 miliar termasuk tahun 2023, dan fisik yang diterima sebesar Rp 231,93 miliar dan jika dibandingkan dengan 10 kabupaten kota lain kalah dari Maluku Tenggara.

Itu berkat rekomendasi Gubernur Maluku, para tokoh agama, sehingga dimudahkan perjalanannya,” ungkapnya.

Hanubun menjelaskan, di dalam alokasi Rp 231,93 miliar ini didalamnya ada Rp 74,58 miliar untuk pembangunan RS Pratama MTH di Elat. 

“Setuju tidak setuju, pembangunan ini pasti jalan, untuk itu tenaga teknis Dinas Kesehatan dan Bapa Raja, saya mohon dengan kerendahan hati bisa menjaga, jangan lagi ada yang datang pasang sasi di tempat ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan gedung rumah sakit, pengadaan prasarana, pengadaan alat kesehatan jadi Rp 40 miliar fisik bangunan, dan Rp 30 miliar lebih untuk alat kesehatan.

Bupati juga menegaskan bahwa lokasi pembangunan adalah lahan milik Pemerintah Daerah. 

“Elat dan Pulau Kei besar akan mampu berkembang termasuk pembangunan rumah sakit ini akan berjalan lancar jika kondisi kamtibmas terkendali tidak ada hambatan dan gangguan,” ujarnya.

Bupati Malra juga melaporkan, pembangunan di Pulau Kei Besar ini memerlukan semangat juang.  Saat ini, di Kei Besar bidang telekomunikasi sinyal 4G sudah masuk sehingga ujian sudah bisa berlangsung di sekolah masing-masing.

Selain itu, Bupati Malra mengatakan, kebutuhan listrik dan air bersih sudah teratasi, meskipun belum 100%, temasuk permasalahan stunting di Kei sudah menurun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.