COP ke-28 Dubai, BKSAP DPR Tawarkan Solusi dan Ajak Dunia Bersatu Hadapi Perubahan Iklim

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dunia kini mengalami krisis iklim global. Perubahan iklim kian menjadi isu pembahasan warga dunia. Delegasi DPR RI turut menghadiri Conference of Parties (COP) ke-28 atau Forum pengambilan keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Dubai, Uni Emirat Arab. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pendanaan kerugian dan kerusakan sebagai elemen penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim.

Advertisement

“Indonesia menekankan bahwa pendanaan operasionalisasi kerugian dan kerusakan harus memenuhi kriteria New, Additional, Predictable, dan Adequate. Dengan demikian, pendanaan tersebut tidak hanya menjadi komitmen baru, tetapi juga meningkatkan dukungan secara substansial, dapat diprediksi, dan mencukupi untuk menangani dampak perubahan iklim,” kata Hafisz kepada wartawan, Kamis (7/12/23)

Dalam konteks aksesibilitas, lanjut Hafisz, delegasi Indonesia menegaskan bahwa pendanaan ini harus dapat diakses oleh semua pihak, termasuk negara berkembang. Birokrasi yang rumit harus dihindari, dan prinsip keadilan iklim serta inklusi sosial harus diintegrasikan dalam pendekatan pendanaan ini.

“Dalam mempertimbangkan model pendanaan, Indonesia mengakui pentingnya melibatkan dana perantara keuangan dan instrumen non-utang. Pendekatan ini mencerminkan keberagaman sumber daya dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dengan cara yang efektif,” papar Hafisz yang juga Anggota Komisi XI DPR ini. 

Selain itu, Delegasi Indonesia menekankan perlunya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Hal ini mencakup pemulihan, rekonstruksi, dan penanganan kerugian non-ekonomi. 

Pengelolaan dana yang transparan diutamakan tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi yang membutuhkan.

Delegasi Indonesia juga menyoroti beberapa persyaratan yang dihasilkan oleh UNFCCC COP 27. Ini melibatkan perjanjian mengenai sistem keuangan baru untuk negara-negara miskin atau berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim.

Lebih lanjut, Hafisz menambahkan, bahwa kenaikan suhu global harus dibatasi hingga 1,5 derajat Celsius juga menjadi poin penting yang perlu diakui oleh semua negara peserta. Investasi dalam energi terbarukan juga menjadi fokus penting, dengan angka sebesar USD 4 triliun per tahun yang diperlukan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050.

“Seiring dengan itu, delegasi Indonesia menyoroti bahwa investasi sebesar USD 4-6 triliun per tahun diperlukan untuk menyelesaikan transisi global menuju perekonomian rendah karbon,” papar Waketum DPP PAN ini. 

Menutup pandangannya, Hafisz menegaskan, melangkah ke depan harapan Indonesia untuk COP ke-28 adalah tercapainya tata kelola kelembagaan yang efektif, mekanisme yang berfungsi, dan ketersediaan dana kerugian dan kerusakan yang memadai.

“Sebagai negara dengan keragaman alam dan budaya, Indonesia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim demi keberlanjutan bumi kita bersama,” pungkas legislator dapil Sumsel ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.