KPU Kota Probolinggo Kumpulkan Ribuan KPPS, Begini Respon Ketua KPU Jatim

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Probolinggo, Jawa Timur, mengumpulkan 4.683 KPPS di GOR Mastrip, kota setempat, Jumat (26/1/2024) siang.

Ribuan KPPS dikumpulkan untuk mengikuti Bimtek untuk Pemilu 2024. Bimtek ini akan dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan.

Advertisement

Bimtek dibuka langsung Ketua KPU Jawa Timur (Jatim) Choirul Anam, disaksikan Forkopimda Kota Probolinggo.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri menegaskan, kedatangan 4.683 KPPS ini untuk mengikuti Bimtek.

Diharapkan seluruh anggota KPPS dapat memahami proses pemungutan suara pada Pemilu 2024 secara teknis. 

"Tujuannya, agar KPPS menguasai sepenuhnya mekanisme teknis pemungutan dan perhitungan suara, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan," kata Hudri.

Selain itu, perbedaan sarana antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 juga membantu mengurangi kesalahan dengan adanya printer, laptop, mesin scanner, dan beberapa alat lainnya.

Dengan ini, untuk membuat salinan hasil pemungutan suara, cukup membuat satu salinan dan kemudian memindainya (scan).

Dalam hal kekosongan KPPS, Hudri menyatakan, hingga Jumat (26/1/2024) siang, kekurangannya sudah terpenuhi.

Dari 4.683 KPPS tersebut, setidaknya akan mengisi 699 TPS yang tersebar di 29 Kelurahan di 5 Kecamatan Kota Probolinggo.

Ia menyebut, sampai saat ini belum ada yang mengundurkan diri, tetapi kecil kemungkinan melakukannya.

“Sudah diberi waktu jika ada yang hendak mengundurkan diri sebelum pelantikan. Walaupun ke depan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi tertentu," terang Hudri.

Terkait surat suara yang rusak, Hudri menjelaskan, jika proses penggantian masih berlangsung. Penggantian nantinya akan dilakukan secara serentak.

"Diperkirakan dalam waktu dekat akan tiba, karena kita akan segera melakukan packing. Targetnya, H-14 proses packing sudah selesai," imbuhnya.

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan, ribuan KPPS yang dikumpulkan untuk mengikuti Bimtek ini adalah bagian dari instruksi KPU RI.

Ini merupakan perbedaan dari Pemilu 2019, di mana hanya ketua yang mendapat Bimtek.

Dalam hal kesiapan fisik dan SDM, sebelumnya, pada saat pendaftaran, wajib menyertakan surat kesehatan, dengan memprioritaskan usia di bawah 55 tahun.

Selain itu, lanjut Anam, yang menjadi perhatian di Jawa Timur adalah pendistribusian logistik di Sumenep. Pasalnya, di Sumenep terdapat 116 pulau yang semuanya padat penduduk.

"Untuk proses pengiriman logistik ke Kepulauan, menggunakan kapal TNI Angkatan Laut," tandas Anam. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.