Kritikan Civitas Academica ke Pemerintah, Prof Bisri: Etika Landasan Hukum, Jangan Campur Aduk

TIMESINDONESIA, MALANG – Mantan Rektor Universitas Brawijaya (UB) ke-12 periode 2014-2018, Prof KH Muhammad Bisri Fattah Karim memberikan tanggapan soal gejolak politik jelang Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, akhir-akhir ini gelombang pemakzulan dan kritikan terhadap pemimpin Indonesia dari para civitas academica mulai bermunculan.

Menurut Prof Bisri, saat ini yang tengah diributkan adalah soal etika dan hukum yang tak berjalan bersama. Ia menegaskan, seharusnya tak bisa dicampurkan antara etika dan hukum.

Advertisement

"Sekarang kita ribut antara etika dan hukum. Saya memandang, hukum kan final dan etika itu hanya melandasi hukum," ujar Prof Bisri, Sabtu (10/2/2024).

Ia memberikan contoh, seperti halnya dalam hukum Islam tentang salat. Dimana, hukum salat menutup aurat dari pusar hingga lutut. Namun, jika tak menggunakan pakaian atau baju, tetapi hanya berpakaian dari pusat hingga lutut, tetaplah sah.

"Kalau kita hanya menggunakan pakaian dari pusar ke lutut itu sah. Tapi saya gak pakai baju, itu sah. Tapi secara etika atau akhlak tidak etis. Tetapi secara hukum kan sah. Apakah kita mau menggabungkan antara etika dan hukum," ungkapnya.

Ia menyebut, para civitas academica melakukan kritik terhadap pemimpin Indonesia, hal itu boleh saja secara demokrasi.

Namun, yang ia soroti bahwa jangan sampai ada provokasi dalam demokrasi tersebut.

"Kalau pun berbeda, ya disampaikan dengan baik. Demokrasi berjalan. Yang gak boleh ya provokasi," tegasnya.

Dengan gejolak ini, ia sebagai guru besar teknik pengairan pertama di Indonesia berpesan kepada seluruh civitas academica, termasuk UB agar bisa menjadikan negara lebih baik, damai dan tenang.

"Jadilah civitas academica menjadikan negara kita damai, tenang, mengimbau kepada anak bangsa dan berperilaku baik. Ini untuk kemaslahatan bangsa kita," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.