KPK RI Dorong Partisipasi Masyarakat Banyuwangi dalam Pemberantasan Korupsi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) gencar menggaungkan semangat pemberantasan korupsi dengan melibatkan masyarakat. Kali ini, Banyuwangi menjadi tuan rumah Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas dan Peran Serta Masyarakat di Ballroom Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center, Selasa (14/5/2024).

Bimtek bertajuk "Partisipasi Masyarakat Membangun Banyuwangi Bebas dari Korupsi" ini dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono, Forkopimda, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara beserta ketiga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, yaitu Michael Edy Hariyanto, Ali Mahrus, dan Ruliyono.

Advertisement

Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi takkan maksimal atau kurang efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. 

"KPK memiliki keterbatasan sumber daya dan kewenangan. Peran serta masyarakat sangatlah penting dalam mengawasi dan mencegah korupsi," jelas Ginting.

Bimtek ini diharapkan melahirkan agen-agen perubahan dan kelompok-kelompok antikorupsi di Banyuwangi, sekaligus dapat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan menjadi pelopor pelaporan tindak pidana korupsi di lingkungannya.

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi bimtek karena potensi besarnya dalam pembangunan ekonomi. KPK berharap potensi ini dikelola dengan jujur, adil, dan bermartabat demi kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap bisa adakan bimtek ini di seluruh Indonesia. Saat ini sudah di 28 provinsi dan akan masuk ke tingkat kabupaten/kota," terang Ginting.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, saat ini kepedulian terhadap tindak pidana korupsi itu tidak hanya dari KPK. Tapi semua Lembaga sangat konsen terhadap pencegahan tindak pidana korupsi agar bagaimana negara ini dibangun dengan tanpa adanya korupsi.

“Salah satu yang menjadi penyemangat kami didaerah adalah dukungan, selain dari KPK juga dari BPK yang terus memberikan pemahaman kepada kami di daerah agar bisa menyerap anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakat dan dikelola dengan  benar,” katanya.

Berbagai capaian yang telah diraih Banyuwangi seperti WTP, SAKIP, reformasi birokrasi dan berbagai capaian lain merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah agar bisa lebih bersih bisa lebih akuntabel.

“Kita punya komitmen yang sama antara pemimpin dan masyarakatnya mulai dari perencanaannya , pengelolaannya dan pelaporannya,” ujar Ipuk. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.