Pemprov Papua Barat Rancang Program Penanganan Stunting

TIMESINDONESIA, PAPUA BARAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah meluncurkan percepatan penanganan stunting pada tahun 2024 secara serentak, dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Senin, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.5.3/3161/Bangda tertanggal 13 Mei 2024.

Advertisement

"Hari ini (Senin) kami memulai kick off stunting serentak," kata Ali Baham.

Setelah peluncuran ini, kata dia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertindak sebagai koordinator akan melakukan konsolidasi ke tujuh kabupaten di Papua Barat agar penanganan stunting pada tahun 2024 dapat berjalan dengan optimal.

Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.

"Perlu adanya persiapan mulai dari sumber daya manusia, sarana, anggaran, dan jadwal kegiatan masing-masing kabupaten," ucap Ali Baham.

Ia mengingatkan bahwa semua koordinator wajib memberikan laporan terperinci dan berkala mengenai penanganan stunting di tujuh kabupaten tersebut kepada pemerintah provinsi.

Langkah penanganan yang dilakukan secara terintegrasi dan sistematis ini berdampak positif pada upaya pemerintah daerah (pemda) dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024.

"Penanganan stunting sebenarnya sudah berjalan, namun kami memperkuat kembali strateginya di tahun 2024 ini," ucap dia.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 sebesar 24,8 persen, turun 5,2 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 30 persen.

Prevalensi stunting di tujuh kabupaten di Papua Barat adalah sebagai berikut: Pegunungan Arfak 34,7 persen (turun 16,8 persen), Manokwari Selatan 20,4 persen (turun 6,8 persen), Teluk Bintuni 19,6 persen (turun 3,2 persen), Kaimana 25,7 persen (turun 3,5 persen), Teluk Wondama 19,7 persen (turun 6,4 persen), Fakfak 30,5 persen (naik 1,5 persen), sementara data dari Manokwari belum masuk.

"Koordinator akan bertugas mengumpulkan data dari semua kabupaten, termasuk yang belum memasukkan data," ujar Ali Baham. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.