Peristiwa Daerah

Warga Jombang Demo DPRD, Tuntut Nadiem Makarim Dicopot Akibat Carut Marut PPDB

Jumat, 05 Juli 2024 - 16:04 | 15.29k
Suasana warga demo di depan DPRD Jombang minta Nadiem Makarim dicopot dari jabatan Menteri Mendikbud Ristek, Jumat (5/7/2024). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)
Suasana warga demo di depan DPRD Jombang minta Nadiem Makarim dicopot dari jabatan Menteri Mendikbud Ristek, Jumat (5/7/2024). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Puluhan warga Jombang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jombang (AMPJ) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jombang, Jumat (5/7/2024).

Pantauan di lokasi, puluhan massa aksi menggruduk kantor wakil rakyat dengan mengendarai puluhan motor dan dua kendaraan roda dua lengkap dengan pengeras suara.

Di depan kantor yang terletak di Jl. Wahid Hasyim tersebut puluhan massa aksi membentangkan poster bertuliskan nada protes terhadap Nadiem Makarim Menteri Mendikbud Ristek RI.

Mereka silih berganti berorasi menyuarakan ketidakpuasan terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Warga menuntut agar Nadiem dicopot dari jabatannya akibat carut marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai merugikan banyak pihak.

Demonstrasi ini dipicu oleh berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, termasuk sistem zonasi yang dianggap tidak adil, serta banyaknya siswa yang tidak diterima di sekolah negeri meski memiliki nilai tinggi dan rumahnya dekat dengan sekolah.

Warga yang terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan aktivis pendidikan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Nadiem Makarim segera dicopot dari jabatannya.

"Kami merasa sistem PPDB yang diterapkan saat ini sangat merugikan anak-anak kami. Banyak siswa berprestasi yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri hanya karena terhalang zonasi. Kami meminta DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat agar Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya," ujar Joko Fattah Rochim sebagai Korlab aksi kepada awak media.

Demonstrasi ini berjalan dengan damai dan tertib, dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Meski satupun anggota DPRD Kabupaten Jombang tidak menemui massa aksi. Kemudian massa aksi mengirim surat audiensi kepada DPRD Jombang, surat itu diterima langsung oleh perwakilan dari Sekwan DPRD Jombang.

Menurut aktivis FRMJ tersebut, PPDB yang diterapkan tahun ini memang menuai banyak kritik dari berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Jombang. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan zonasi tidak sepenuhnya efektif dan justru menimbulkan ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang tinggal di daerah yang jauh dari sekolah negeri berkualitas. 

Selain itu, sistem pendaftaran online yang sering mengalami kendala teknis juga menjadi salah satu penyebab utama kekecewaan warga. Massa aksi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPDB dan mencari solusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

"Kami berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat kebijakan pendidikan. Sistem zonasi yang ada saat ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tidak merugikan siswa berprestasi. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa dan harus dijamin keadilannya," tegas pria yang akrab disapa Cak Fattah tersebut.

Menurutnya, aksi demonstrasi ini menjadi cerminan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai belum optimal. Warga berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem PPDB dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh siswa di Indonesia.

“Jika tidak segera ditindaklanjuti. Maka kami akan menggelar aksi kembali dengan massa yang lebih banyak lagi,” ucap Cak Fattah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES