Serap DBHCHT untuk Bangun Jembatan, Pemkab Blitar Dongkrak Perekonomian Blitar Selatan

TIMESINDONESIA, BLITAR – Pemkab Blitar membangun sebuah jembatan di Dusun Kaligambang  Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo. Dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), adanya jembatan ini diharapkan dapat mendongkrak roda perekonomian kawasan Blitar selatan. 

Selama ini, masyarakat dusun Kaligambang  merupakan satu diantara dusun di Desa Kaligambir yang kesulitan akses jalan menuju wilayah Panggungrejo. Apalagi jika mereka mengendarai kendaraan roda empat. Mereka harus berputar lebih dari lima kilometer ke arah timur masuk wilayah Kecamatan Wates, baru menuju lagi ke selatan untuk masuk wilayah Panggungrejo. Akses jembatan yang ada, hanyalah jembatan sempit dan tidak terlalu panjang dengan kualitas bangunan yang kurang layak untuk dilewati.

Advertisement

Pembangunan jembatan Kaligambang kemudian masuk menjadi skala prioritas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun 2024 ini. Mengingat, mobilitas warga setempat makin tinggi utamanya untuk menjual hasil panen ladang dan dibukanya beberapa lokasi wisata alam di kawasan pesisir pantai Blitar selatan. 

"Perencanaan pembangunan ini sebenarnya sudah lama. Tapi karena terbatasnya anggaran, baru bisa terealisasi di tahun 2024 ini. Kami mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar dari pemanfaatan DBHCHT tahun 2024 ini," jelas 
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, Senin (8/7/2024).

Alokasi anggaran DBHCHT untuk pembangunan jembatan ini, lanjut Hamdan, berdasarkan kajian pengalokasian dana untuk kegiatan lain sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Selain posting anggaran 50 persen untuk bidang kesejahteraan rakyat, 10 persen untuk penegakkan hukum dan 40 persen untuk bidang kesehatan. 

"Kajian kami, memang keberadaan jembatan ini urgent sifatnya untuk memperbaiki kualitas akses jalan di Blitar selatan. Dengan akses jalan yang bagus, harapannya akan mendongkrak perekonomian warga setempat," tandasnya. 

Dari alokasi dana Rp 4 miliar tersebut, Dinas PUPR Pemkab Blitar  baru menyerap sekitar 29,27 persen atau senilai Rp 1.170.726.780. Menurut Hamdan, dana tersebut dibayarkan kepada kontraktor pelaksana pembangunan jembatan sebagai uang muka. Ini karena proses pencarian DBHCHT dari Kemenkeu juga dilakukan secara bertahap, dimana Pemkab Blitar untuk tahun 2024 ini mendapatkan DBHCHT total sebanyak Rp 29.442.441.000. 

Dengan dana Rp 4 miliar, jembatan panjang bentangan 9 meter, lebar 7 meter dengan struktur komposit ini akan dikerjakan selama enam bulan sampai akhir tahun 2024 ini. 

"Jadi dana untuk membangun jembatan Kaligambang ini tidak bersumber dari anggaran lain. Namun khusus dari penyerapan DBHCHT. Semoga saja pencairan berjalan lancar sehingga proses pembangunan bisa selesai sesuai yang direncanakan," pungkasnya. (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.