Tunggak Empat Bulan TPP PNS, Pj Bupati Morotai Janji Segera Bayar

TIMESINDONESIA, MOROTAI – Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Pulau Morotai mengeluhkan soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah memasuki empat bulan belum juga dibayar. Belum dicairkannya TPP buat ribuan PNS dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas kinerja atau pelayanan publik Pemkab Pulau Morotai bisa menurun. 

"TPP sudah masuk empat bulan, April, Mei, Juni, dan Juli belum dibayar. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas pelayanan Pemda Morotai bila tidak cepat diatasi. Karena pimpinan OPD tidak bisa tekan stafnya untuk bekerja maksimal. Sebab pemerintah memberi TTP tujuannya agar memotivasi PNS untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas," ungkap salah satu pejabat Pemkab Morotai yang tidak mau namanya dipublish, Kamis (18/7/2024). 

Advertisement

Dari berbagai sumber yang dihimpun TIMES Indonesia, menunggaknya TPP disebabkan salah satu alasan adanya sharing dana yang cukup besar dari kas daerah (Kasda) ke KPUD, Bawaslu, dan pihak keamanan untuk membiayai Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak, baik pemilihan Presiden, DPD, dan DPR serta pemilihan kepala daerah Bupati dan Gubernur Tahun 2024. 

Kaban Kesbangpol menyebutkan sharing dana dari Pemkab Pulau Morotai ke KPU, Bawaslu dan pihak Keamanan untuk membiayai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 totalnya yang harus dipenuhi adalah Rp 33 miliar lebih. Dengan rincian KPU Rp 21 miliar lebih, Bawaslu Rp 7 miliar lebih, serta pihak keamanan Polres Rp 3 miliar dan Kodim Rp 1 miliar. 

Besarnya sharing dana untuk Pemilu Serentak ini rupanya membuat Kasda Pemkab Morotai ngos-ngosan. Selain itu, belum juga diterimanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) membuat Pemkab Morotai kewalahan menghadapi berbagai kekurangan yang menerpanya.

Pj Bupati Pulau Morotai Burnawan saat dicegat awak media usai melantik Kadis PU mengakui kondisi Kasda dalam keadaan memprihatinkan karena adanya sharing dana Pemilu.

Namun, Burnawan berjanji akan berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan koordinasi ke Pemprov Malut agar DBH segera ditransfer sehingga dapat mengatasi kendala tersebut agar TPP PNS dapat dibayar. 

"Terkait dengan TPP itu Kaban Keuangan sudah jelaskan menyangkut TPP. Saya akan tetap upayakan TPP untuk dibayar, saya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Kaban Keuangan, transfer dana DBH, supaya kita bisa bayar TPP karena kemampuan dana kita terbatas," ungkapnya. 

Ketika ditanya dari empat bulan TPP PNS yang belum dibayar, kira-kira bisa berapa bulan yang akan dibayar, Pj Bupati mengaku belum bisa memastikan.
"Saya belum bisa memastikan dari empat bulan itu berapa yang saya mau bayar. Nanti kami menunggu transfer DBH itu gimana, karena kami harus menyelesaikan dulu dana hibah Pilkada," kilah Pj Bupati Pulau Morotai Burnawan sambil berlalu. 

Diketahui, TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya. TPP juga dapat diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK. Besaran TPP bervariasi tergantung instansi, jabatan, dan kinerja PNS tersebut. Tujuan pemberian TPP adalah untuk memotivasi PNS untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, motivasi, dan kesejahteraan aparatur. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.