Lia Istifhama Bahas Pemerataan Akses Internet Bersama Kominfo Jatim

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Penyempurnaan dalam pemerataan akses internet seluruh Indonesia tentu bukan hal yang mudah,  butuh upaya keras dan dukungan banyak pihak. Hal ini yang menjadi atensi Anggota DPD RI Terpilih Jatim, Dr. Lia Istifhama atau Ning Lia saat bertemu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustine.

Kepada Ning Lia, Sherlita Ratna menjelaskan jika ada 685 desa/kelurahan masih blank spot di Jawa Timur, solusinya dibangun BTS tapi biayanya mahal tapi sekarang sudah ada Starling yang bisa diinisiasi pemerintah desa untuk mengatasi hal tersebut.

Advertisement

"Dukungan semua pihak atau stacholder sangat penting menuju 100% pemerataan penggunaan internet. Ketika desa sudah terfasilitasi internet, maka akselerasi digital desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik," jelasnya, Jumat (30/8/2024).

"Sebab pembangunan Base Transceiver Station (BTS) merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika," sambung Sherlita.

Sementara itu, Ning Lia sangat berharap agar seluruh desa di Jawa Timur semua bisa mendapatkan layanan internet. Menurut Ning Lia, Internet menjadi kebutuhan krusial bagi masyarakat hari ini.

"Kita mendorong pemdes yang wilayahnya masih blank spot memiliki inisiatif agar bisa terpenuhi (akses internet) dengan cara memprioritaskan dana desa untuk kebutuhan tersebut dan tidak menunggu inisiatif dari pusat," tegasnya.

“Semoga dukungan semua pihak, seperti yang disampaikan Ibu Kadis Sherlita, bisa menekan jumlah blank spot area, yang dalam hal ini tempat-tempat yang tidak memiliki sinyal akibat dari tiadanya menara telekomunikasi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTET sehingga menyulitkan komunikasi melalui gawai atau gadget,” sambung Ning Lia.

Ning Lia juga menjelaskan peran signifikan pemerataan internet dalam dunia bisnis.

"Tidak bisa dibantah, literasi digital sangat dibutuhkan bagi masyarakat sehingga penggunaan internet akan lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi, contohnya promosi potensi wisata dan kuliner diwilayahnya bagi pemdes dan produk-produk rumahan bagi para UMKM. Preferensi konsumsi saat ini memang dalam genggaman digital," ujarnya.

Ning Lia mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Sedangkan tingkat penetrasi internet indonesia menyentuh angka 79,5%.

"Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa Internet menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat hari ini karena manfaatnya sangat banyak, mulai dari memudahkan akses informasi dan komunikasi masyarakat, pelayanan pemerintah kepada masyarakat, akses pengetahuan, pengelolahan ekonomi sampai dengan pemenuhan kebutuhan lain menjadi lebih mudah," jelasnya.

Ning Lia berjanji akan memperjuangkan layanan Internet bisa masuk ke seluruh Desa di Jatim saat nanti di Senayan. (DPD RI - red).

"Insyaallah aspirasi masyarakat Jawa Timur, utamanya internet bisa masuk ke seluruh desa di Jawa Timur akan kita perjuangkan bersama," harapnya.

Antisipasi Serangan Malware dari Aplikasi Judi Online

Ning Lia bersama Kadis Kominfo Pemprov Jatim, selain pembahasan blank spot, keduanya pun menyoroti serangan malware dari aplikasi judi online.

Menurut Sherlita, banyak sekali situs resmi di kalangan instansi pemerintahan yang menjadi sasaran empuk serangan malware atau hacker yang terus menyusupi iklan-iklan judi online.

"Oleh karean itu kami dari Diskominfo selalu berusaha gerap cepat memblokir semua spam iklan tersebut dan turut membersikan semua website resmi yang berafiliansi dengan jatimprov.go.id,” tegas Sherlita.

Ning Lia menanggapi serius masalah tersebut. Dirinya berharap pihak penegak hukum bisa mengambil langkah tegas terkait masalah judi online yang meresahkan masyarakat ini.

"Judi Online menjadi salah satu masalah di masyarakat, banyak yang menjadi korban. Apalagi sekarang bisa menembus dengan spam-spam ke web instansi pemerintahan. Tentu harapan kita penegak hukum bisa ambil langka tegas," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.