DPRD Setujui Rancangan APBD Banjarnegara Tahun 2025 dengan Catatan

TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – Fraksi di DPRD Banjarnegara menyetujui rancangan APBD Banjarnegara Tahun 2025 dengan beragam catatan. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna, Rabu (20/11/2024). Rapat paripurna DPRD Banjanegara dibuka oleh ketua DPRD Anas Hidayat SE, dihadiri PJ Bupati Muhammad Masrofi, segenap OPD dan sedikitnya 31 anggota DPRD Banjanegara.

Pada pendapat akhir, seluruh fraksi menyatakan setuju dengan berbagai catatan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting diantara terkait dengan bidang pendidikan, pertanian, pupuk bersubsidi, penangan bencana alam dan pembangunan infrastruktur jalan serta, tenaga honorer dan PDAM Banjarnegara.

Advertisement

Fraksi Golkar melalui jubirnya Lutfi Hidayat misalkan menyoroti masalah optimalisasi pembangunan infrastruktur sehingga tempat sasar dan fokus terhadap kemakmuran masyarakat Banjarnegara.

Fraksi Partai Gerindra melalui jubirnya Martoyo mendorong agar di tahun anggaran yang akan datang, potensi-potensi pendapatan pemerintah daerah untuk digali lagi dan dimaksimalkan.

Untuk itu Fraksi Partai Gerindra mendorong agar pemerintah daerah senantiasa mendampingi dan memberi support baik berupa dukungan anggaran maupun program-program yang dapat membangun BUMDes.

Senada juga disampaikan Dedi Suromli dari F- PKS. Ia berharap agar lebih banyak dana dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan untuk UMKM, pelatihan keterampilan, dan penguatan sektor pertanian. 

F-PKS juga mendorong adanya inovasi dalam dunia pendidikan, termasuk Program Pendidikan Kecakapan Masyarakat (PKBM). F-PKS mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan lebih berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia. 

Dalam konteks pendidikan ke depan, PKBM diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan keterampilan praktis yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

F-PKS mengingatkan bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada, termasuk keterbatasan anggaran, kita harus tetap fokus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

Fraksi PKB melalui jubirnya Mudakir berharap agar tenaga Honorer PTT maupun THL pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang sudah memenuhi ketentuan untuk bisa di angkat menjadi P3K untuk dapat diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

FPKB juga berharap anggaran insfrastruktur kedepan untuk di tambah, mengingat masih banyak ruas jalan yang di tahun ini belum tertangani, khususnya di wilayah Banjarnegara bagian atas seperti kecamatan Pandanarum, Batur, Pejawaran dan kecamatan Wanayasa. Agar bisa tercapai tuntas ruas jalan.

Terkait dengan isu pupuk bersubsidi, yang selalu menjadi masalah tahunan di mana setiap memasuki masa tanam selalu mengalami kelangkaan pupuk, yang disinyalir karena pembagiannya yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini memiliki dampak yang sangat besar bagi petani dan hasil panennya.

Selain menyebabkan gagal panen, hasil panenpun menjadi tidak optimal. Untuk itu FPKB menghimbau agar pemerintah daerah melalui Dintankanak dan Ketahanan Pangan bisa merekomendasikan kemudahan untuk kelompok tani yang ingin minta bantuan pupuk bersubsidi.

Fraksi Demokrat melalui jubirnya Ana Susanto sepakat dengan Komisi 1 agar tenaga Honorer PTT maupun THL pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang sudah memenuhi ketentuan untuk bisa di angkat menjadi P3K untuk dapat diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana kita ketahui tahun ini pada penerimaan PPPK tahap 1 baru sekitar 62% formasi yang bisa diakomodir dari jumlah tenaga Non ASN yang terdaftar pada database.

Fraksi PDI Perjuangan Persatuan Pembangunan menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara harus lebih serius dan lebih memperhatikan dalam hal penyediaan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. 

Berkaitan dengan pengurangan angka kemiskinan extrem dan penggangguran, Fraksi PDI Perjuangan Persatuan Pembangunan meminta, agar anggaran untuk program padat karya, pemberdayaan UMKM serta pada sektor pertanian ditingkatkan.

Terhadap pendapat ini Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi menyampaikan terima kasih atas saran dan koreksi dan masukan yang konstruktif oleh fraksi/bangar di DPRD dan pemkab sudah berupaya semaksimal mungkin agar dapat mengakomodir semua saran dan masukan tersebut.

Ia berharap RAPBD yang akan disetujui dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Banjarnegara. Tantangan dalam penyesuaian raperda APBD 2025 cukup tinggi karena pada masa transisi dimana situasi politik dengan Pilkada serentak menghadirkan tantangan baru.

Dimana kontestasi Pilkada memiliki janji - janji kampanye yang belum tentu selaras dengan rencana kerja daerah (RAPBD) yang telah disusun.

"Sehingga kita prioritaskan pada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan seperti pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, stunting, dan pengendalian inflasi," ucapnya.

APBD Banjarnegara tahun 2025 direncanakan Rp 2, 3 triliun. Sedang untuk belanja sebesar Rp 2.368.551.595.000. Sedang untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 70.597.568.000 dengan pengeluaran pembiayaan Rp 33.598.000.000. 

Ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat SE menyampaikan setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan, Pemkab Banjarnegara memiliki waktu 3 hari untuk melakukan penyesuaian perubahan dan melakukan koreksi terhadap  rancangan APBD Banjarnegara Tahun 2025. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.