Meski Anggaran Terpangkas, Pemkab Pacitan Pastikan Pembangunan Infrastruktur Optimal

TIMESINDONESIA, PACITAN – Pemkab Pacitan memastikan roda pembangunan infrastruktur pada 2025 tetap berjalan optimal, meski anggaran mengalami penyesuaian cukup signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan, Heru Wiwoho menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. 

Advertisement

"Meskipun ada efisiensi, kita harus tetap memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk masyarakat," kata Heru saat ditemui, Rabu (2/7/2025).

Kebijakan efisiensi anggaran ini terjadi setelah pemerintah pusat memutuskan melakukan pemangkasan belanja kementerian, lembaga, dan transfer ke daerah. Untuk Pacitan, transfer anggaran dari pusat turun Rp101 miliar dari sebelumnya Rp1,485 triliun menjadi Rp1,385 triliun. Sementara itu, Pemkab Pacitan juga melakukan efisiensi internal hingga Rp25 miliar.

“Pemangkasan ini memang berdampak pada beberapa program infrastruktur yang harus dijadwalkan ulang atau tertunda. Namun kami pastikan target utama tetap berjalan,” jelas Heru.

Kabar baiknya, dana desa untuk Kabupaten Pacitan tidak ikut terdampak efisiensi ini. Alokasi untuk dana desa tetap utuh di angka Rp164,9 miliar. Dana ini akan terus digunakan untuk mendukung pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat.

Fokus Pembangunan Jalan Provinsi dan Infrastruktur Dasar

Untuk tahun 2025, Pemkab Pacitan memfokuskan pembangunan pada sektor peningkatan kualitas jalan provinsi. Jalan di jalur Arjosari-Nawangan-Purwantoro sepanjang 32 kilometer ditargetkan selesai dibenahi dan diperlebar dari total panjang ruas sekitar 46 kilometer. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang, serta mendorong perekonomian lokal.

Pembangunan jalan ini dinilai sangat strategis karena menghubungkan Pacitan dengan wilayah Purwantoro yang menjadi jalur alternatif ke Ponorogo dan Solo. 

"Jika kualitas jalannya bagus, dampak ekonominya besar," terang Heru. 

Selain proyek jalan provinsi, setidaknya ada tiga program pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang digarap dengan dana APBD senilai Rp4,3 miliar. Rincianya meliputi pembangunan drainase di sejumlah titik rawan genangan serta pembangunan fasilitas kesehatan berupa puskesmas.

Heru menuturkan, upaya peningkatan infrastruktur ini tidak semata untuk mempercantik wajah kota, tetapi lebih jauh demi menumbuhkan geliat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Kalau infrastruktur kita memadai, arus barang dan jasa lancar, ekonomi pasti tumbuh,” imbuhnya.

Anggaran Tetap Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan

Di tengah keterbatasan, Pemkab Pacitan tetap menempatkan pembangunan infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Dari total APBD 2025 senilai Rp1,7 triliun, porsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan penanganan kemiskinan cukup besar.

“Tentunya kita juga terus melakukan evaluasi lintas sektor. Sejauh semester pertama ini, capaian kerja sudah cukup baik. Hanya ada beberapa catatan yang nanti akan kita perbaiki,” jelas Heru. 

Secara keseluruhan, upaya Pemkab Pacitan mempertahankan pembangunan infrastruktur meski anggaran terbatas diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi sehingga target peningkatan kesejahteraan masyarakat  pada 2025 optimistis dapat tercapai. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.