Keretakan di Dalam Pemerintahan Israel Makin Lebar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Keretakan di tubuh pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu semakin lebar sejak perang dengan Hamas di Gaza.

Keretakan itu terlihat setelah Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz juga mengancam akan mengundurkan diri jika tidak ada kepastian rencana Netanyahu pasca perang.

Advertisement

Sebelum Benny Gantz, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf Militer Israel Herzi Haleviz juga mendesak Benjamin Netanyahu untuk memberikan kepastian tentang strateginya pasca perang.

Benny Gantz dan Yoav Gallant telah meminta Benjamin Netanyahu untuk menetapkan rencananya untuk masa depan wilayah yang diperangi tersebut.

Benny Gantz adalah salah satu politisi Israel paling senior. Ia bersumpah akan mengundurkan diri dari kabinet perang jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal menetapkan visi jangka panjang untuk masa depan Gaza yang diperanginya.

Berbicara pada konferensi pers, Sabtu malam, seperti dilansir The Politico, Benny Gantz mengatakan, akan mundur dari kabinet perang jika rencana untuk melantik pemerintahan sipil di wilayah yang dikuasai Hamas tidak dilaksanakan pada tanggal 8 Juni.

Pernyataannya itu menyusul kritik serupa dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant minggu lalu.

"Jika anda menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, anda akan menemukan kami sebagai mitra dalam perjuangan ini," tegas Gantz memperingatkan Netanyahu.

"Tetapi jika anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan," ujarnya kemudian.

"Rakyat Israel memperhatikanmu. Anda harus memilih antara Zionisme dan sinisme, antara persatuan dan faksionalisme, antara tanggung jawab dan pelanggaran hukum, dan antara kemenangan dan bencana," tegas Benny Gantz 

Gantz adalah mantan jenderal Pasukan Pertahanan Israel. Ia menyerukan rencana enam poin yang mencakup demiliterisasi Gaza, pemulangan sandera Israel, serta pembentukan pemerintahan multinasional di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi lebih dari setengah juta warga Palestina.

Namun Benjamin Netanyahu mengatakan tuntutan Gantz itu tidak lebih dari sekedar "kata-kata palsu" yang diartikan “kekalahan bagi Israel.”

Pemerintah Israel sendiri saat ini telah meningkatkan kampanye militernya di Gaza, memerintahkan pasukannya masuk ke kota selatan Rafah meskipun ada permintaan dari AS, Uni Eropa dan organisasi kemanusiaan untuk tidak melakukan invasi darat ke kota tersebut.

Dengan konflik Israel-Hamas yang kini memasuki bulan kedelapan, kekhawatiran semakin meningkat bahwa Netanyahu tidak memiliki tujuan akhir yang jelas.

Menteri Pertahanan, Yoav Gallant pada hari Rabu juga meminta perdana menteri untuk secara terbuka mengkonfirmasi bahwa Israel tidak akan mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza secara militer. 

Namun Yoav Gallant mengatakan, Netanyahu belum memberi tanggapan sampai sekarang.

"Sejauh ini, kabinet perang Israel dan koalisi pemerintahan tampaknya belum mengajukan rencana yang jelas untuk Gaza pascaperang," kata analis dan asisten di Foundation for Defense of Democracies yang berbasis di Yerusalem, Seth Frantzman. 

"Pernyataan di awal perang, seperti tidak akan ada Hamas, bukanlah sebuah rencana," kata dia.

"Baik Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan anggota kabinet perang Gantz kini telah angkat bicara tentang tidak adanya tujuan yang jelas di Gaza," kata Frantzman kemudian.

Sementara itu sayap bersenjata Hamas, Jihad Islam, dan Fatah mengatakan para pejuang menyerang pasukan Israel di Jabalia dan Rafah dengan roket anti-tank, bom mortir, dan alat peledak yang sudah ditanam di beberapa jalan, menewaskan dan melukai banyak tentara.

Militer Israel mengatakan 281 tentaranya telah mati dalam pertempuran sejak serangan darat pertama di Gaza pada 20 Oktober.

Setidaknya 35.386 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak 7 Oktober, menurut kementerian kesehatan daerah kantong tersebut, sementara lembaga bantuan telah berulang kali memperingatkan akan meluasnya kelaparan dan kekurangan bahan bakar dan pasokan medis.

Dalam serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober, 1.200 orang tewas, menurut penghitungan Israel. Sekitar 125 orang diyakini masih ditahan di Gaza.

Benjamin Netanyahu telah menghadapi kritik di dalam dan luar negeri karena gagal mengartikulasikan tujuan akhir perang setelah lebih dari tujuh bulan berlalu.

Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz bahkanKepala staf militer Israel, Herzi Halevi, juga telah mendesak Netanyahu mengenai perlunya strategi pasca perang.

Kembalinya militer Israel ke wilayah utara Gaza, seperti Jabalia, yang sebelumnya dinyatakan bersih dari Hamas juga telah menimbulkan keraguan mengenai strategi pemerintah untuk melenyapkan kelompok tersebut.

Halevi disebut-sebut berpendapat, bahwa jika tidak ada proses diplomatik untuk membentuk badan pemerintahan selain Hamas, militer akan terpaksa melancarkan kampanye berulang kali untuk mencegah kelompok tersebut.

Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz mengusulkan pemerintahan Amerika, Eropa, Arab, dan Palestina yang bisa mengatur urusan sipil di Gaza sambil meletakkan dasar bagi pemerintahan alternatif di masa depan.

Usulan Benny Gantz itu semakin menambah lebar keretakan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam memerangi Hamas di Gaza. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.