Proses Pemakzulan Presiden Korea Selatan Dimulai Tadi Malam

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Korea mengalami krisis pemakzulan, dan Kamis (5/12/2024) tadi malam partai-partai oposisi mulai memproses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol.

Mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon itu diajukan setelah Yoon Suk-yeol menerapkan darurat militer meski umurnya hanya enam jam sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari kemarin.

Advertisement

Enam partai oposisi, yang dipimpin oleh oposisi utama Partai Demokrat (DP), mengajukan mosi pemakzulan Yoon sejak Kamis pagi.

Mosi tersebut harus dipilih dalam waktu 24 hingga 72 jam setelah pengajuannya menurut hukum konstitusional Korea Selatan.

Mosi pemakzulan itu sendiri akan diajukan melalui pemungutan suara di Majelis Nasional Sabtu malam besok

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) konservatif presiden, Han Dong-hoon, menentang mosi pemakzulan terhadap Yoon, dengan alasan kekhawatiran atas bahaya publik dan ketidakstabilan politik.

"Sebagai pemimpin partai, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa pemakzulan ini tidak lolos untuk mencegah bahaya bagi publik dan pendukung dari kekacauan yang tidak siap," kata Han selama pertemuan dewan tertinggi di Majelis Nasional.  

Han Dong-hoon, yang menentang rencana pemakzulan Yoon itu mengatakan, bahwa pendiriannya bukanlah upaya untuk membenarkan tindakan presiden yang tidak konstitusional .
 
"Sejak awal, saya mendukung kemarahan dan patriotisme publik atas situasi ini, dan saya akan terus melakukannya," katanya.

Ia menambahkan, mereka yang bertanggung jawab, termasuk Yoon, harus  mempertanggungjawabkan dengan ketat karena telah meresahkan publik.

Namun Pemimpin Partai Demokrat Liberal, partai oposisi, Lee Jae-myung mengatakan, bahwa pemakzulan sangat penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.  

Lee Jae-myung mengecam darurat militer yang diumumkan Yoon Suk-yeol itu sebagai "upaya kudeta royalis" yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan absolut.  
 
"Yoon berusaha mengubah dirinya menjadi raja absolut dengan mengambil alih kendali semua lembaga konstitusional dan negara," kata Lee dalam rapat dewan tertinggi. 
 
"Kita harus memastikan bahwa kudeta royalis yang telah bangkit dari kubur dikembalikan ke makamnya dan disegel dari kebangkitan," katanya.

Partai-partai yang bersaing di Korea berselisih pendapat atas deklarasi darurat militer yang diumumkan  Presiden Yoon Suk Yeol.

Kedua belah pihak itu sama-sama mengutuk keputusan tersebut, tetapi dalam usulan pemakzulan Kamis malam, mereka mengambil posisi yang berbeda.

"Sebagai pemimpin partai, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa pemakzulan ini tidak lolos untuk mencegah bahaya bagi publik dan pendukung dari kekacauan yang tidak siap," kata Han Dong-hoon selama pertemuan dewan tertinggi di Majelis Nasional.  

Pemimpin lantai PPP Choo Kyung-ho juga memperkuat posisi Han, dan berjanji untuk menyatukan 108 anggota parlemen partai untuk memastikan kekalahan mosi pemakzulan tersebut. 

"Ini menandai mosi pemakzulan ke-23 di bawah pemerintahan Yoon, dan itu mengecewakan,” kata Choo, sembari menambahkan,  bahwa pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye dulu  membuat Korea Selatan terpecah belah” dan pemakzulan presiden inipun akan mengulang tragedi sejarah..
 
Choo juga meminta maaf atas kebingungan publik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer. 

"Sebagai pemimpin lantai partai presiden, saya sangat menyesal bahwa situasi ini telah menyebabkan keterkejutan dan kekhawatiran di antara publik," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.