Peristiwa Internasional

Pakar Unpad: Sesama Anggota BRICS, China Perlu Jaga Etika Diplomatik

Jumat, 07 Februari 2025 - 22:25 | 75.15k
Teuku Rezasyah, pengamat Hubungan Internasional Unpad. (Foto: Dok Pribadi)
Teuku Rezasyah, pengamat Hubungan Internasional Unpad. (Foto: Dok Pribadi)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pernyataan Kedubes China yang menuduh maraknya pemerasan di bandara-bandara Indonesia menuai respons sengit pakar hubungan internasional Indonesia dari Universitas Padjajaran (Unpad).

Teuku Rezasyah, pengamat Hubungan Internasional Unpad, ini misalnya. Ia menyampaikan bahwa tuduhan itu bisa berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia – China. 

Advertisement

“Peristiwa seperti ini dapat mencederai hubungan erat sejak yang sudah terjalin,” tandas Rezasyah. 

Menurutnya, investigasi sudah dilakukan dan tuduhan pemerasan oleh Imigrasi Indonesia tidak terbukti. Bahkan dua orang WN China yang memicu polemik ini berinisial LB dan LJ, terbukti bersalah karena melakukan fitnah untuk tujuan konten sosial medianya. 

“Selama ini, Pemerintah Indonesia tidak pernah ikut campur dengan memberikan stigma terhadap WN China, padahal WN China yang datang banyak juga yang terlibat kasus kriminal," ungkapnya.

“Secara etika, Pemerintah China (dalam hal ini Kedubes China) seharusnya memperlakukan Indonesia sebagai sahabat, mengingat Indonesia dan China sama-sama merupakan anggota BRICS,” ungkap Rezasyah. 

Terlebih Indonesia dan China telah berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral seperti tertuang dalam joint statement saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing.

Selain itu, Rezasyah berpendapat, jika Pemerintah China ingin berkoordinasi dan menyampaikan saran, maka sebaiknya Kedutaan Besar China dapat menyampaikannya melalui Nota Diplomatik yang sesuai dengan ketentuan internasional. 

Hal itu, sambung dia, mengacu pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961): Pasal 3 ayat 2, dan Konvensi Wina tentang Relasi Konsuler (1963): Pasal 3 ayat 2, bahwa Nota Diplomatik harus dijaga kerahasiaannya. 

“Selain menuduh Pemerintah Indonesia, Kedubes China juga terbukti tidak mampu menjaga kerahasiaan isi Nota Diplomatiknya karena menyebar ke khalayak ramai dan menimbulkan polemik,” ungkap dosen Unpad ini.

Pemerintah China agaknya harus lebih berhati-hati karena Indonesia dapat saja membalas perlakuan tersebut dengan membatalkan kesepakatan bilateral. Bahkan mengabaikan inisiatif kebijakan China di dalam keanggotaan BRICS.

“Intinya hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan tidak baik bagi hubungan diplokatik, apalagi kita sama-sama anggota BRICS," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Khoirul Anwar
Publisher : Rifky Rezfany

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES