Menteri Desa PDTT Tunggu Data Sensus Podes BPS

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, capaian realisasi pertumbuhan ekonomi desa lewat skema padat karya yang dananya dari kucuran dana desa APBN masih menunggu data dari sensus Pendataan Potensi Desa (Podes).

Menteri Eko mengatakan, bahwa selama ini pihaknya hanya mengetahui capaian realisasi itu dari survei-survei yang samplingnya terbatas.

Advertisement

"Data kita kan cukup terbatas, tapi kalau lihat data dari ITB dan UGM realisasi dana desa untuk pertumbuhan ekonomi desa cukup signifikan. Tapi untuk jelasnya, kita masih menunggu sensus Pondes 2018 dari BPS," ujarnya.

Eko menduga bahwa dampak signifikan itu utamanya didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif.

"Faktornya kan banyak, pembangunan infratruktur kita sangat masif. Sekarang kita masih fokus kesitu. Ke depan akan ada pembenahan kualitas sumber daya manusia di desa," sebut dia.

Pembangunan infrastruktur dari dana desa di tiga tahun terakhir memang sangat masif, salah satunya pemerintah bersama warga desa telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 123 ribu Km, jembatan 791 ribu meter, pasar desa 5.200 unit, serts BUMDesa 26.070 unit kegiatan.

Selain itu, program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) yang digalakan pemerintah akhir-akhir ini diyakini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan membantu mengentaskan jumlah desa tertinggal.

"Kita juga ada program Prukades. Tahun ini saja ada 240 kesepakatan prukades yang diikuti oleh 128 kabupaten/kota dan 68 perusahaan itu nilainya 47 triliun," sebutnya.

Dengan upaya-upaya tersebut, Eko memproyeksikan target pengentasan desa tertinggal tahun ini bisa tercapai. "Targetnya 5.000 kalo menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), insya Allah akan tercapai," tegas Menteri Eko.

Sejauh ini, realisasi dana desa sudah mulai menunjukkan hasil. Dari 326 desa tertinggal di Pandeglang, 252 desa sudah menjadi desa berkembang. Pasalnya, Eko mengklaim bahwa dari bisnis jagung saja, Pandeglang mendapatkan Rp 1,5 triliun.

"Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Sumba Timur juga dengan prukades kita ada modal investasi 4 triliun di tanah-tanah masyarakat untuk menanam tebu di mana masyarakat mendapatkan pendapatan dari bisnis tebu 85 juta satu tahun. Banyak ya, kita tunggu data dari BPS yang lebih akurat," imbuhnya.

Kendati begitu, untuk cash for work, Menteri Desa PDTT, tidak memberikan keterangan yang jelas, programnya sudah berjalan. "Sudah jalan, setiap minggu presiden tengok kok. Hampir setiap desa sudah jalan," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.