BPIP Dukung Megawati Populerkan Panggilan 'Bung'

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mendukung langkah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menginginkan panggilan 'bung' kembali populer. Menurutnya, panggilan 'bung' bisa menghilangkan mental feodalisme yang gila hormat.

Megawati sendiri menyampaikan keinginannya untuk mempupolerkan kembali panggilan 'bung' saat hadir di peringatan HUT ke-119 Proklamator RI Mohammad Hatta yang secara virtual, Kamis, 12 Agustus kemarin. Sapaan 'Bung', menurutnya bisa digunakan untuk menyapa orang tanpa memikirkan pangkat dan jabatan. "Menurut saya, kita harusnya mempopulerkan menyebut 'bung', seperti tidak ada perbedaan," kata Megawati.

Advertisement

Hariyono mengatakan, "bung" memiliki makna kesetaraan.

"Dalam "Sapaan 'bung' memiliki makna yang egalitarian (kesetaraan). Bung Karno dan Bung Hatta dipanggil bung, tidak dipanggil dengan gelar yang lain, misalnya selalu ingin dipanggil paduka yang mulia," kata Wakil Kepala BPIP Profesor Hariyono kepada wartawan, Sabtu (14/8/2021).

Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP merupakan putri Presiden Pertama RI Sukarno, yang juga populer disapa sebagai Bung Karno. Sapaan 'Bung' sendiri sudah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. "Sapaan 'bung' sudah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum merdeka. Itu adalah antitesis terhadap struktur ekonomi politik kolonial. Dulu, ada kelas Eropa sebagai yang tertinggi, ada Timur Asing, dan ada pribumi," ungkap Hariyono.

Menurutnya, sapaan 'bung' mencoba menghancurkan kelas-kelas sosial yang dibangun sejak era feodalisme dan dilestarikan penguasa kolonial. Pancasila kemudian digali Bung Karno dan memuat sila 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' dan 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' yang bersifat egaliter. "Ini sesuai konsep sila ke-2. Kita tidak menyembah orang lain meski juga tetap menghormati orang lain," ujarnya.

Namun, saat ini, menurut Hariyono, gejala feodalisme muncul lagi. Sapaan 'bung' perlu dipopulerkan lagi supaya feodalisme tidak semakin subur. Di alam demokrasi saat ini lajut dia, mental feodal harus hilang. Sebab, negafa ini bukan negara monarki, melainkan negara republik.

"Mental feodal atau neofeodalisme di pemerintahan harus dihilangkan. Lihatlah, elite politik, ekonomi, sosial, bahkan agama tidak melayani rakyat maupun umat. Ini menurut saya, orang yang punya kedudukan memang harus kita hormati, tapi tidak harus dikultuskan, kemudian rakyat cuma menjadi objek belaka," tegas Hariyono, Wakil Kepala BPIP mendukung keinginan Megawati Soekarnoputri mempopulerkan kembali sapaan 'Bung'.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.