Soal Kebocoran Data Masyarakat, KPU RI Bantah Ada Kaitannya dengan Pilpres 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota KPU RI, Betty Idroos menegaskan bahwa 105 juta data penduduk Indonesia yang bocor dan diperjualbelikan secara ilegal, bukan data pemilih yang akan digunakan untuk pilpres 2024.

Menurut Betty, para petugas khusus sudah bekerja semaksimal untuk menemukan siapa pelaku teror tersebut. Hacker dengan identitas 'Bjorka' tersebut tampaknya tidak terhadap datangnya. Mereka marah sama Kominfo RI.

Advertisement

Dia berharap, masalah tersebut segera bisa diatasi oleh Kemenkominfo RI. Tujuannya agar bisa membuat masyarakat tenang serta tidak cemas dengan data pribadinya.

"KPU telah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di situs internet tersebut, dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 atau DPT Pemilu," ujar Betty di Jakarta, Kamis (8/9/2022.

Sementara itu, hacker atas identitas 'Bjorka' kembali membocorkan 105 juta data yang disebutnya sebagai data pemilih KPU pada situs breached.to. Bjorka memberikan sampel sejumlah 1.048.576 data pemilih KPU dari berbagai provinsi dalam file excel sebesar 75 MB saja.

Data yang diunggah adalah nama provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, TPS, NIK-KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin dan alamat. Data berjumlah 105.003.428 ini dijual dengan harga US$ 5.000 dalam file sebesar 4 GB.

Betty mengatakan KPU akan segera bekerja sama dengan Polri khususnya Siber Bareskrim untuk mengusut pelakunya. Dia berharap, perilaku sejenis lainnya kedepannya akan lebih banyak lagi, sehingga harus diselesaikan secepatnya.

"Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun pihak yang dengan sengaja membuat seolah-olah data tersebut merupakan data pemilih Pemilu 2019," pungkas Anggota KPU RI, Betty Idroos. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.