Jokowi Tegaskan Wacana Kenaikan Biaya Haji Belum Final

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) menegaskan kenaikan biaya haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag RI) masih belum final dan masih dalam kajian.

"Masih dalam proses kajian," kata Presiden Jokowi saat ditanya soal kenaikan biaya haji ketika meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, di Jalan Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Kepala Negara mengatakan, biaya haji 2023 masih dikalkulasi. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk tidak gaduh dalam persoalan tersebut.

 "Belum final sudah ramai, masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi," ujarnya.

Sebelumnya Kemenag RI mengusulkan kenaikan biaya haji tahun 2023 menjadi Rp 69 juta. Wacana itu disampaikan saat rapat bersama Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, beberapa hari yang lalu.

"Tahun (2023) ini pemerintah pengusulan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi Bipih Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen," kata Menag RI Yaqut Cholil Qoumas. 

Ia menyampaikan, wacana tersebut nanti akan dibagi beban pembiayaannya dengan skema 70-30 persen. Sebesar 70 persen atau Rp69 juta dibebankan kepada jemaah, sementara 30 persennya sekitar Rp29,7 juta ditanggung pemerintah melalui dana subsidi.

"Dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, tinggal 30 persen, 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah," ujarnya terkait biaya haji.

Dalam wacana kenaikan biaya haji itu banyak pihak yang menolak. Termasuk partai politik. Salah satu adalah PKS. Kemenag disebut tidak rasional dengan wacana tersebut.

"PKS menolak usulan biaya yang diusulkan Kemenag RI karena tidak rasional. Kedua, 75 persen jemaah haji (pekerjaannya) nelayan dan petani," kata anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement