Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PBNU: Harus Lebih Berempati

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengurusan Besar Nahdatul Ulama (PB NU) menyayangkan kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, justru menjadi perdebatan politik.

Padahal, kebakaran tersebut banyak nyawa yang melayang, kerugian material yang sangat besar. Namun alih-alih mencari solusi, politikus di Jakarta justru berdebat dan mencari kambing hitam.

"Saya kira sudah bukan saatnya untuk saling menyalahkan apalagi mempolitisasi musibah kecelakaan tersebut. Mari berupaya mencari solusi dan membantu mereka secepatnya," kata Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi, kepada TIMES Indonesia, Kamis (9/3/2023).

Menurut pria yang disapa Gus Fahrur itu, kebakaran dahsyat tersebut harusnya mendapatkan simpati dan empati dari semua kalangan. "Kita prihatin dan mengucapkan belasungkawa atas tragedi Plumpang. Semoga para korban mendapat Rahmat Allah SWT," jelasnya.

Oleh karenanya, ia pun meminta para politikus agar menyudahi perdebatan politik dalam masalah tersebut. Kata Gus Fahrur, para korban atau pun keluarganya kini masih dalam keadaan bersedih karena kehilangan jiwa dan harta mereka.

"Mereka sedang bersedih, para pejabat dan politisi harus turun langsung menemaninya dan mendengarkan keluh kesahnya. Membantu dan menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi lagi," katanya.

Ia juga menegaskan, Pertamina adalah yang paling bertanggungjawab atas tragedi tersebut. Namun, Gus Fahrur mendukung kepolisian untuk menyelidiki pihak keamanan, siapa yang melakukan kelalaian sehingga terjadi kebakaran tersebut. 

Gus Fahrur pun kembali mengajak agar politikus di Jakarta mengedepankan empati dan ikut memikirkan hal yang lebih substansial persoalan Depo Pertamina Plumpang tersebut.

"Seharusnya mereka segera turun tangan membantu, para politisi hendaknya berempati dan saling menguatkan untuk membantu secara maksimal. Jangan hanya narsis, sibuk menyalahkan pihak lain, mengacuhkan dan mengabaikan kebutuhan para korban," ujarnya.

Diketahui, perdebatan politik tersebut awalnya soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Anies Baswedan pada 2021 lalu di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. IMB tersebut memiliki jangka waktu selama tiga tahun.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun turut disalahkan atas kebakaran yang telah menelan korban tersebut. Anies dinilai mengabaikan status kepemilikan lahan di kawasan yang dinilai sebagai zona berbahaya itu.

Awalnya, hal tersebut diungkit oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Ia menilai Anies harus ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang hingga menimbulkan banyak korban.

"Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan," ujarnya. 

Kata dia, harusnta warga sekitar Depo Pertamina Plumpang direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Tapi, kata dia, Anies justru mengeluarkan IMB di pemukiman berbahaya itu.

"Saat ini dengan adanya korban kebakaran, sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari," jelasnya.

IMB dikeluarkan oleh Anies, lanjut dia, untuk memenuhi janji kampanye politiknya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, kata dia, hal itu menabrak aturan yang ada.

"IMB yang dikeluarkan oleh sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan," ujarnya.

Politikus PDIP tersebut pun diserang oleh loyalitas Anies Baswedan. Mereka menilai Gilbert Simanjuntak salah sasaran dalam menyudutkan Anies dalam persoalan kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut. 

Pasalnya, sebelum Anies menerbitkan IMB, mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi (Joko Widodo) sudah terlebih dahulu memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga setempat sebagai bentuk legalitas masyarakat di sana. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement