Peristiwa Nasional

Wapres RI KH Ma'ruf Amin: Ingat Tanggung Jawab Lapor SPT Tahunan, Terutama Pejabat Publik

Rabu, 15 Maret 2023 - 17:21 | 14.50k
Wapres RI KH Ma’ruf Amin saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari kediamannya pada hari ini, Rabu (15/3/2023).
Wapres RI KH Ma’ruf Amin saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari kediamannya pada hari ini, Rabu (15/3/2023).

TIMESINDONESIA, JAKARTAWapres RI KH Ma’ruf Amin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari kediamannya pada Rabu, 15 Maret 2023 hari ini.

KH Ma'ruf mengatakan setiap tahun warga negara sebagai wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT atas penghasilan yang didapatnya, tidak terkecuali wakil presiden. "(Lapor SPT) melalui e-filing dengan lancar," ucap Wapres dalam keterangannya setelah SPT miliknya berhasil terkirim.

Advertisement

Wapres menyebut pelaporan SPT Tahunan dengan e-filing menjadi solusi praktis dalam memenuhi kewajiban pelaporan karena dengan sistem ini pelaporan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tutorial pelaporannya juga dapat diakses dengan mudah melalui youtube Ditjen PajakRI.

Wapres mengajak seluruh wajib pajak agar bersegera melaporkan SPT Tahunannya tanpa menunggu jatuh tempo. Jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan yaitu 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan. "Demi kenyamanan ataupun menghindari kesulitan atau sanksi di kemudian hari," ucapnya.

Menurut Wapres, pelaporan SPT Tahunan, selain merupakan kewajiban juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya bagi aparatur dan pejabat publik.

Wapres berpesan agar pajak yang dipotong dan disetorkan ke negara harus memiliki transparansi yang jelas dalam penggunaannya. Sebab, transparansi penggunaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap amanah yang diemban.

Selain itu, Wapres juga mengingatkan masyarakat agar jangan lupa melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna mempermudah layanan administrasi perpajakan.

Sebagai informasi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan sampai dengan 13 Maret 2022, SPT Tahunan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 7,1 juta SPT.

Rinciannya 6,9 juta SPT orang pribadi dan 217 ribu SPT badan. Dari jumlah tersebut, mayoritas disampaikan secara online, hanya 32 ribu SPT badan dan 143 ribu SPT orang pribadi yang masih manual.

Secara year on year, total SPT yang telah disampaikan tahun 2023 tumbuh 15,41 persen dibanding SPT Tahunan yang diterima tahun lalu di tanggal yang sama. "Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menunaikan kewajibanperpajakannya. Mari taat pajak, mari lapor SPT," pungkas Neil. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Imam Kusnin Ahmad
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES