Dukung The 10th World Water Forum 2024, DJPI Hadirkan Workshop Bersama ITB

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Seminar Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sukses digelar. Seminar dengan topik Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) ini sebagai bagian dari rangkaian Side Event Tema Water Innovative Finance.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung The 10th World Water Forum 2024 pada bulan Februari lalu.

Advertisement

DJPI melaksanakan kembali rangkaian seminar series, dalam bentuk workshop yang akan mengusung topik “Blended Finance for Water Sector”, tepatnya diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2023, di Institut Teknologi Bandung (ITB), Provinsi Jawa Barat

Topik “Blended Finance for Water Sector” untuk Workshop Kedua dipilih karena air merupakan kebutuhan dasar untuk setiap orang dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air melalui infrastructure delivery.

Tantangan utama terkait dengan Infrastruktur Sektor Air adalah kebutuhan investasi yang tinggi, sementara itu ada keterbatasan dana.

Berdasarkan hal tersebut, ada kebutuhan yang mendesak untuk mencari mekanisme financing delivery yang tepat untuk Sektor Air dalam mempercepat pembangunan. Salah satu model financing delivery adalah Blended Finance untuk penyediaan infrastruktur sektor air.

Untuk workshop mendatang dengan tema “Blended Finance for Water Sector”, akan ada 4 (empat) topik dalam diskusi panel yaitu: Blended Finance for Water Sector, Best Practices from Other Countries, Risk Management in Blended Finance, dan Water Governance on Blended Finance Practice.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Workshop hari ini adalah untuk mendiskusikan Key Issues dan tantangan dalam mencapai Blended Finance untuk Sektor Air berdasarkan pada pengalaman baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, output dari workshop adalah untuk menstrukturkan dan menetapkan kerangka guna mengimplementasikan blended finance untuk Sektor Air, serta untuk memperoleh Key Issue atau mengidentifikasi topik untuk Water Innovative Finance yang dihasilkan dari pendekatan partisipatif.

“Infrastruktur Sektor Air sangat bergantung pada APBN dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari sektor swasta. Hal ini dikarenakan proyek Infrastruktur Sektor Air membutuhkan investasi yang sangat besar tanpa revenue yang dihasilkan,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Senin (20/03/2023).

"Innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG. Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi di Sektor Air," jelas Dirjen PI.

Herry pun mengungkapkan bahwa diadakannya workshop kedua hari ini yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) berkaitan dengan World Water Forum yang akan dilaksanakan Mei 2024 di Bali.

Dirjen PI juga mengutarakan bahwa topik workshop hari ini rencananya akan membahas blended finance untuk sektor air yang artinya bagaimana caranya bisa mengombinasikan semua resources dimana pembiayaan ada beberapa tingkatan, ada yang mahal, ada yang murah, dan ada yang tidak berbayar.

Herry mengutarakan bahwa selama ini pembiayaan air selama ini lebih bergantung kepada pembiayaan publik/pemerintah padahal sektor pemerintah itu hanya bisa menampung kurang lebih 30-37% sehingga apabila ingin mengejar target SDG di tahun 2030 harus bisa mengundang pihak swasta untuk pembiayaannya.

 Herry menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan nanti bisa memformulasikan skema yang paling baik itu seperti apa, dalam rangka kalau dari Sektor Air Minum apakah bisa mengejar target 100% akses perpipaan misalnya. Hari ini baru tercapai 20.6% pekerjaan tersebut, ini berarti masih besar pekerjaannya, belum sanitasi, dan juga sumber daya air, dll.

Prof. Reini Wirahadikusumah, Rektor ITB menambahkan bahwa seperti yang diutarakan Dirjen PI bahwa ITB, visi dan misinya tentu menjadi sumber inovasi dan pendanaan infrastruktur ini membutuhkan inovasi.

Sementara tidak mungkin menyelesaikan pendanaan infrastruktur tadi hanya ada 30% menyelesaikan 100% sehingga pemerintah harus berinovasi dan tugas perguruan tinggi itu membantu berpikir dan juga memberikan validasi-validasi terhadap pemikiran-pemikiran .

Reini pun memaparkan bahwa selain itu tugas ITB adalah menyuarakan pemikiran-pemikiran yang dihasilkan secara objektif, membantu masyarakat untuk mengerti.

Setelah masyarakat mengerti, dibantu dengan media, dan tentunya support dari masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan public infrastructure jelas Reini.

Rektor ITB pun menuturkan bahwa masalah public infrastructure itu masalah teknisnya hanya 10% seperti kalua membangun bendungan, air bersih, dsb. ITB bisa melakukan hal tersebut tetapi yang sulit itu adalah masalah non-teknisnya.

Sebesar 90% problem public infrastructure itu non-teknis seperti dibutuhkan uang dan uang pun tidak cukup jadi solusi  karena dibutuhkan dukungan masyarakat juga disamping itu juga problem infrastructure adalah adanya masalah social dan lingkungan ungkap Reini.

Reini menjelaskan bahwa ITB Bersama-sama pemerintah berupaya membantu masyarakat, juga berterima kasih kepada industri yang telah mendukung prosesnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.