Kemendikbudristek RI: Satu Dari Tiga Siswa di Indonesia Berpotensi Alami Perundungan, Menurut

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek RI) mengungkapkan hasil dari Asesmen Nasional yang dilakukan pada tahun 2022, yang memperlihatkan bahwa sekitar 36,31 persen atau sekitar satu dari tiga peserta didik (siswa) di Indonesia berpotensi mengalami perundungan.

Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek, mengungkapkan keprihatinannya atas jumlah peserta didik yang berpotensi mengalami perundungan di sekolah. Menurutnya, "Kasus perundungan maupun kekerasan lainnya yang terjadi di sekolah sudah sangat memprihatinkan."

Advertisement

Untuk mengatasi masalah ini, Puspeka telah bekerja sama dengan UNICEF Indonesia sejak tahun 2021 untuk melaksanakan program bimbingan teknik (bimtek) Roots. Program ini telah melibatkan 10.708 satuan pendidikan, melatih 20.101 fasilitator guru, dan membentuk 51.370 siswa sebagai agen perubahan.

Dalam tahun 2023, program ini akan melanjutkan dengan melaksanakan bimtek Roots baik secara luring maupun daring di 2.750 satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK. Selain itu, program ini juga akan melakukan refreshment atau pembaruan pelatihan bagi 180 fasilitator nasional.

Program Roots fokus pada pencegahan kekerasan, khususnya perundungan. Dalam dua tahun pelaksanaannya, program ini telah mendorong 34,14 persen satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan kekerasan.

Kemendikbudristek memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut atas upaya mereka dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Mereka berharap bahwa semua satuan pendidikan di Sumatra Utara segera membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai garda depan dalam upaya pencegahan kekerasan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara, Asren Nasution, berkomitmen untuk segera membentuk TPPK di semua satuan pendidikan di Sumatra Utara dengan target akhir Oktober. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Agus Tripriono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut, menambahkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak adalah tanggung jawab bersama dan meminta semua pihak untuk berkontribusi demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak Indonesia menuju generasi emas pada tahun 2045.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.