Peristiwa Nasional

Cegah Korupsi, Itjen Kemenag RI Bentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi

Jumat, 29 Desember 2023 - 12:59 | 26.81k
Irjen Kemenag, Faisal Ali Hasyim saat memberikan pernyataan komitmen dalam pencegahan korupsi di Jakarta. (FOTO: Kemenag for TIMES Indonesia)
Irjen Kemenag, Faisal Ali Hasyim saat memberikan pernyataan komitmen dalam pencegahan korupsi di Jakarta. (FOTO: Kemenag for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Agama RI (Kemenag RI) terus berkomitmen dalam pencegahan korupsi dengan membentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 

"Alhamdulillah, sejak 2021 hingga 2023 ini Itjen Kemenag berhasil mengawal terbentuknya 187 UPG. Ini ada di tingkat pusat hingga Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia," kata Irjen Kemenag, Faisal Ali Hasyim, Jumat (29/12/2023) di Jakarta. 

Dalam tiga tahun terakhir, Itjen Kemenag melakukan percepatan pembentukan UPG. Pada 2021, terbentuk 67 UPG, mencapai 106 UPG pada 2022, dan tambahan 71 UPG pada tahun 2023. "Kita akan terus mendorong agar semakin banyak satuan kerja yang memiliki UPG," tambah Faisal. 

Pembentukan UPG merupakan langkah konkret dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Faisal menekankan pentingnya UPG dalam mendorong partisipasi aktif pencegahan gratifikasi dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di tubuh Kemenag.

Lebih lanjut, Faisal juga menginformasikan cara pelaporan gratifikasi. Pelapor dapat melaporkan secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui UPG Satuan Kerja yang akan meneruskannya ke UPG Instansi Pusat. 

Kemenag sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi untuk mengatur kategori gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan.

Masalah gratifikasi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan melanggar kewajiban pegawai dapat dianggap suap, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun. 

"Kemenag terus memperkuat langkah-langkah anti-korupsi untuk mewujudkan good governance," jelas Irjen Kemenag RI, Faisal Ali Hasyim. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES