Presiden Jokowi: Program Bansos Harus Diteruskan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) menegaskan, program bansos (bantuan sosial) untuk warga yang memerlukan bantuan harus tetap berjalan. 

“Saya ingatkan kembali, bansos harus tetap dilanjutkan dan diawasi agar sampai ke yang berhak,” ujarnya saat memimpin rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2023).

Advertisement

Ia menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin penyaluran bansos, baik itu bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan langsung tunai, sampai ke sasaran.

Terkait usulan untuk menunda pembagian bansos selama Pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana minggu lalu mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan program bansos untuk menolong keluarga miskin yang mengalami kesulitan akibat lonjakan harga bahan pokok.

“Bansos bertujuan sebagai bantuan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin bisa bertahan menghadapi lonjakan harga pangan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok yang menyebabkan harga pangan global naik,” ujar Ari melalui pesan singkat.

Ari menegaskan bahwa program bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR.

“Jadi, tidak ada kaitannya dengan proses pemilu,” katanya.

Ia menyatakan bahwa sasaran program bansos sudah pasti, ada data nama dan alamatnya. Program bansos juga melibatkan pemerintah pusat sampai pemerintah desa.

“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md sempat mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.

Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai pemilihan presiden tahun 2024 selesai. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.