Peristiwa Nasional

Soroti Kelalaian Aparat di Penegakan Aturan Lahan, Mahfud MD: Akalnya Banyak Sekali

Minggu, 21 Januari 2024 - 22:21 | 19.04k
Cawapres Mahfud MD saat berdebat dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres Pilpres 2024 di JCC Senayan Jakarta, Minggu (21/1/2024). (FOTO: Youtube KPU).
Cawapres Mahfud MD saat berdebat dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres Pilpres 2024 di JCC Senayan Jakarta, Minggu (21/1/2024). (FOTO: Youtube KPU).

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengomentari kinerja aparat penegak hukum di lapangan, terutama dalam menangani permasalahan agraria yang dianggapnya tidak diimplementasikan setelah putusan sidang.

Awalnya, Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam RI, memaparkan informasi bahwa pihaknya menerima 2.587 pengaduan terkait masalah tanah, menyatakan bahwa permasalahan tanah merupakan isu signifikan di Indonesia.

"Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenkopolhukam, dari 10 ribu pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat, jadi ini memang masalah besar di negeri ini," ucapnya saat sesi debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).

Ia menyampaikan bahwa meskipun aturan terkait tanah adat sudah diberlakukan, namun aparat penegak hukum tidak menjalankan aturan tersebut.

"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, nggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tak mau melaksanakan aturan, akalnya banyak sekali," ujarnya.

Setelah itu, ia menekankan pada diskusi terakhir di KPK empat hari lalu, di mana ia menyoroti tentang izin penguasaan tanah dan izin tambah yang telah dicabut namun belum dijalankan di lapangan.

"Itu 4 hari lalu ketika kami ketemu di KPK saya ulangi, KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin tambang, sudah dicabut nih, pengalaman saya juga, ada sudah dicabut oleh MA, tak dilaksanakan sampai 1,5 tahun," imbuhnya.

"IUP yang dikatakan Mas Gibran, ada perintah dari MA itu IUP di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah, 1,5 tahun tidak jalan, ketika kita kirim orang ke sana petugasnya tiba-tiba dipindah, yang baru ditanya kami tidak tahu padahal sudah terjadi eksplorasi, eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya," lanjutnya.

Karenanya, Mahfud merancang dua strategi untuk menyelesaikan permasalahan lahan, yakni melakukan penertiban di dalam birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya 'laksanakan aturan' itu normatif, jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu," jelas Mahfud MD. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES