Peristiwa Nasional

Soal Presiden Boleh Kampanye, Moeldoko: Hak Politiknya, Sudah Diatur Undang-undang

Jumat, 26 Januari 2024 - 12:07 | 16.78k
KSP Moeldoko saat ditemui awak media usai salat Jumat di Malang. (FOTO: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)
KSP Moeldoko saat ditemui awak media usai salat Jumat di Malang. (FOTO: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MALANG – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) buka suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Presiden RI Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye di Pemilu 2024 ini.

Saat ditemui di Masjid Nurul Huda, Kabupaten Malang, Jumat (26/1/2024), Moeldoko memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Jokowi.

Moeldoko mengatakan, presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu memiliki hak politik yang melekat, salah satunya hak untuk memilih dan berkampanye.

Apalagi, didukung dengan adanya Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimana menjelaskan bahwa Presiden, Wakil Presiden hingga para Menteri diperbolehkan atau memiliki hak untuk melakukan kampanye.

"Ini diatur dalam undang-undang. Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak hak politiknya melekat," ujar Moeldoko, Jumat (26/1/2024).

Disisi lain, Moeldoko berbicara tentang hukum yang menjadi pijakan sebuah negara demokrasi, seperti Indonesia.

Ia secara tegas menyampaikan bahwa orientasi utama adalah hukum. Dimana, hukum lebih dijunjung tinggi, ketimbang perasaan.

"Yang penting sepanjang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali kalau pengamanan tentu masih ada," ungkapnya.

Menurut Moeldoko, konteks Presiden Jokowi yang memberikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye lebih kepada memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat.

"Mari kita lihat konteks presiden kemarin. Itu lebih memberikan pembelajaran demokrasi. Ikuti undang-undang," tegasnya.

Namun tetap saja, pemerintah sejauh ini ditengah-tengah panasnya politik jelang Pemilu 2024, sejajar Presiden hingga para menteri masih tetap fokus menyelesaikan tugas-tugasnya.

"Pemerintah fokus memberikan pelayanan yang terbaik, tidak terganggu situasi politik," katanya.

Tapi jika ditanya soal etis atau tidak etis, Moeldoko tetap berpegang terhadap hukum negara yang membawahi seluruhnya.

"Standar kita dari undang-undang, bukan perasaan. Etis tidak etis kan persepsi. Jadi kita negara hukum, bukan negara asumsi," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024, asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

Hal itu dilontarkan oleh Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024) lalu. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES