Peristiwa Nasional

Wacana Hak Angket DPR untuk Pemilu 2024, Pakar Hukum Sebut Prematur, Begini Alasannya

Minggu, 25 Februari 2024 - 08:46 | 22.13k
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) , Tohadi. (Foto: Dok TI)
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) , Tohadi. (Foto: Dok TI)

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pro kontra wacana usulan penggunaan hak angket DPR terkait permasalahan Pemilu 2024 ditanggapi pakar hukum Pemilu dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), Tohadi  sebagai hal yang tergesa-gesa, belum tepat waktunya alias prematur. 

Ia mengemukakan argumentasi itu merujuk pada ketentuan konstitusi yang ada, yakni Pasal 24C UUD 1945 secara expressis verbis menyatakan lembaga negara yang diberi atribusi untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi (MK). 

Jika ada proses penyelenggaraan pemilu yang dinilai berkontribusi pada hasil pemilu sudah ditunjuk secara khusus oleh konstitusi untuk diselesaikan oleh MK. "Jadi kalau dibawa ke ranah politik dengan diusulkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki permasalahan dalam Pemilu 2024, jelas sebuah langkah prematur”, tegas Tohadi.

Lebih lanjut, jebolan Fakultas Hukum UGM ini, menghimbau kepada semua pihak termasuk politisi di Dewan Perwakilan Rakyat agar menahan diri dan memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugasnya hingga selesai sesuai tahapan Pemilu 2024 yang sudah disepakati termasuk oleh partai politik dan DPR.

“Saat ini langkah yang tepat dan bijak adalah memberi kesempatan KPU menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tahapan Pemilu 2024,” ungkap Tohadi.

Ia juga mengingatkan bahwa esensi negara hukum terlihat jika tidak saja masyarakat, akan tetapi pejabat negara harus tunduk dan menghormati ketentuan hukum. Konstitusi kita, lanjut dia, sudah menentukan KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan MK yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Menurut Tohadi yang juga sebagai advokat berpengalaman dalam sidang terkait pemilu itu,  apabila anggota DPR bersikeras mengusulkan hak angket di tengah proses pemilu masih berlangsung tidak hanya akan dianggap mengganggu kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Melainkan juga akan dinilai tidak menghormati esensi negara hukum.

Namun demikian, Tohadi tidak menolak jika anggota DPR kemudian akan menggunakan hak angket terkait Pemilu 2024 sepanjang MK telah selesai menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2024 dan dalam putusannya menyatakan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi hasilnya.

“Jika kemudian MK memutuskan ada kecurangan yang mempengaruhi hasil Pemilu 2024, ini bisa saja ditindaklanjuti oleh anggota DPR dalam bentuk penggunaan hak angket DPR”, tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imam Kusnin Ahmad
Publisher : Rifky Rezfany

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES