Peristiwa Nasional

Syarief Hasan: Perlu Langkah Lebih Keras Hadapi Separatis Papua

Minggu, 14 April 2024 - 12:16 | 30.35k
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Foto: Dok. MPR RI)
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Foto: Dok. MPR RI)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas atas tragedi penembakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka yang menewaskan Komandan Koramil (Danramil) 1703-04/Aradide, Kabupaten Paniai, Letda Inf Oktovianus Sogalrey pada kamis (11/4/2024).

Ini menjadi insiden kesekian kalinya yang tidak saja menimbulkan korban jiwa, namun juga melecehkan integritas kedaulatan negara. Perisitiwa ini patut menjadi titik tolak pendekatan baru terhadap diplomasi Papua.

“Saya kira persoalannya kian mendesak. Berbagai tragedi yang terjadi harus menjadi dasar melakukan redefinisi ketahanan nasional, utamanya menyikapi apa dan bagaimana menempatkan kelompok separatis bersenjata di Papua. Semakin didiamkan maka ancaman kedaulatan negara semakin pula dipertaruhkan. Sementara di sisi lain, situasi geopolitik regional semakin dinamis. Tragedi yang terkini di Papua adalah tamparan bagi keutuhan wilayah negara,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Anggota Komisi Pertahanan DPR ini menilai redefinisi kelompok kriminal besenjata menjadi Organisasi Papua Merdeka adalah langkah yang sudah tepat. Perkara Papua tidak saja berdimensi keamanan belaka, namun ancaman langsung terhadap keutuhan nasional. Dibutuhkan kebijakan dan langkah taktis yang tegas dan lebih keras dalam memitigasi resiko yang telah dan akan muncul. Sinergi, bahkan substitusi penegakan kedaulatan bukan saja opsi, melainkan kebutuhan yang nyata.

Menurutnya, pendekatan Papua sudah mengedepankan pendekatan lunak (dialog dan intelijen) dan pendekatan keras (OMSP) sekaligus. Pasal 7 ayat (2) angka 1 UU 34/2004 telah menegaskan peran TNI, yakni membasmi gerakan separatis bersenjata.  Dengan eskalasi ancaman yang kian nyata dan tinggi, masa depan ketahanan nasional tentu dipertaruhkan.

Dengan merubah nama  KKB menjadi OPM lagi maka tugas TNI  paling depan membasmi OPM bukan hanya membantu POLRI.

“Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang untuk melihat persoalan Papua ini lebih holistik dan berani. Semakin dibiarkan, ulah kelompok separatis Papua akan semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya rakyat dan aparat pemerintah yang menjadi korban, ancaman disintegrasi bangsa, dan hancurnya NKRI. Saya berkali-kali mendesak pemerintah tegas, berani, dan lebih keras dalam menyikapi dinamika di Papua.Jangan menunggu korban yg lebih banyak dan  semakin nengganggu stabiltas kedaulatan  NKRI. ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES