DPR Minta Kemenag Fokus Cegah Stunting di Daerah Tinggi Kasus Stunting

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk fokus mengimplementasikan program-program pencegahan stunting di daerah-daerah dengan tingkat kasus stunting yang tinggi.

"Saya hanya minta bagaimana Kementerian Agama ini juga lebih fokus pada daerah-daerah yang angka stutingnya tinggi," kata Anas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Advertisement

Menurut dia, sejauh ini Kemenag belum tampak berfokus pada penurunan angka stunting di daerah dengan jumlah kasus stunting yang banyak. Ia mencontohkan sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang mencakup Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo, tidak ada perbedaan pencegahan stunting.

Seharusnya, menurut Anas, Kemenag memperbanyak implementasi program pencegahan stunting di Situbondo dan Bondowoso.

"Di Situbondo (implementasi program) lebih ditekankan lagi, artinya penekanan programnya ada di situ supaya ada perubahan, karena selama bertahun-tahun Situbondo itu angka stuntingnya di atas 30 persen, Banyuwangi 18 persen," kata Anas.

Anas meyakini banyaknya implementasi program pencegahan stunting juga akan berdampak besar terhadap penurunan angka stunting.

"Kalau yang diperbanyak (program) di daerah yang stuntingnya rendah, efeknya rendah. Saya minta intervensi dilakukan di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi," ujarnya. 

Di tempat yang sama Kemenag telah menyatakan ikut mengupayakan penurunan angka stunting di Indonesia dengan menghadirkan beragam program edukasi, mulai dari Program Bimbingan Perkawinan, Bimbingan Keluarga, hingga bekerja sama dengan perguruan tinggi.

"Kami memberikan bimbingan, kemudian bimbingan perkawinan, dan bimbingan keluarga. Ini yang kami laksanakan di Kementerian Agama. Kemudian kami kerja sama dengan universitas dan juga ormas keagamaan, bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi keagamaan," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

Lebih lanjut ia menjelaskan Kemenag mengedukasi para calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan dengan metode hibrid, baik tatap muka maupun secara daring.

Mulai tahun 2024, kata dia, Kemenag mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan yang di dalamnya memuat pula mengenai materi pencegahan stunting.

Meskipun dengan anggaran terbatas, Kemenag meyakini intervensi tersebut berperan penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Jadi anggaran spesifik untuk stunting, sekali lagi, sama sekali tidak ada. Jadi kami selipkan di bimbingan ini. Nah, kami anggap ini cukup strategis karena stunting itu sebenarnya kan dimulai dari literasi, dimulai dari pengetahuan keluarga-keluarga yang akan mendidik putra-putrinya," kata Kamaruddin.

Berikutnya ia juga menjelaskan terkait program edukasi mengenai stunting yang dihadirkan oleh Kemenag melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Kamaruddin mencontohkan kerja sama Kemenag dengan UIN Walisongo Semarang. Universitas itu, kata dia melanjutkan, memiliki program KKN tematik terkait dengan pencegahan perkawinan anak.

"Jadi KKN mereka tuh temanya ini, cegah kawin anak untuk cegah stunting," ujarnya.

Lewat KKN tematik itu, Kemenag ikut membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghindari perkawinan di bawah umur agar tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan stunting.

Berikutnya Kemenag juga melibatkan para tokoh masyarakat dan pemengaruh (influencer) dalam penguatan literasi mengenai pencegahan stunting. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.