Bawaslu RI: Jadilah Aktor di Pilkada 2024, Jangan Jadi Penonton

TIMESINDONESIA, KENDARI – Anggota Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) Lolly Suhenty mengingatkan masyarakat bahwa Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 mendatang memiliki perbedaan dengan Pemilu kemarin.

Hal itu ditegaskannya dalam sambutan di kegiatan Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/7/2024).

Advertisement

Menurutnya, pilkada memiliki kedekatan terhadap masyarakat karena memilih pemimpin yang memimpin di tempat tinggal, ada di lingkungan sendiri maka dia dekat. 

"Mari kita jadi aktor, jangan jadi penonton. Pastikan hak pilih kita tidak hilang. Pastikan jangan sampai ada orang yang tidak ada hak pilih malah bisa memilih. Karena ini esensi kita sebagai warga negara," ujar Lolly.

Untuk itu, dia mengingatkan masyarakat untuk turut serta mengawasi tahapan pilkada yang saat ini sudah berjalan. Dalam konteks saat ini, Lolly meminta masyarakat untuk memastikan nama mereka sudah di-coklit dan tertera di Daftar Pemilih Sementara (DPS).

"Kalau sebagai pemilih belum dicoklit, segera sampaikan ke KPU atau Bawaslu melalui posko kawal hak pilih," imbuhnya. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI ini menyampaikan juga bahwa paradigma kerja Bawaslu adalah cegah tindak. 

"Kita cegah dulu sekuat-kuatnya supaya tidak terjadi pelanggaran. Kalau sudah dicegah tetap bandel baru dilakukan penindakan," jelasnya.

Khusus di Sultra, Lolly mengajak masyarakat untuk ikut mengawal Pilkada 2024. Pasalnya provinsi yang dijuluki Bumi Anoa ini masuk dalam sepuluh besar rawan tinggi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022.

"Jadi kalau dia diakumulasi satu provinsi untuk empat dimensi (sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi masyarakat) masuknya ke dalam rawan sedang, tapi khusus untuk penyelenggaraan pemilu ini rawan tinggi," ungkapnya. 

Lolly berpendapat, adalah penting untuk mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu untuk bekerja sekuat-kuatnya agar proses pemilihan kepala daerah di Sultra tidak mengalami kendala, benar secara aturan, berkeadilan secara hasil dan berkeadaban secar syarat.

"Penyelenggara pemilu harus bekerja gesit, ulet, dan militan sesuai dengan kerja-kerja regulasinya," imbuh perempuan anggota Bawaslu RI asal Cianjur itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.