Pleno Muhammadiyah Putuskan Terima Tawaran Izin Tambang Presiden Jokowi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Keputusan ini disampaikan oleh Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas.

Dilansir dari Tempo, dalam wawancara media itu melalui telepon Rabu malam, 24 Juli 2024, Anwar Abbas menyampaikan dalam rapat pleno yang digelar pada 13 Juli 2024, PP Muhammadiyah menyetujui untuk menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Namun pleno itu memberi sejumlah catatan penting. 

Advertisement

Menurut Anwar, keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan. "Pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. Dampaknya harus diminimalisir," tegasnya.

Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas tambang. Anwar Abbas, yang juga mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), menambahkan bahwa pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah harus dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang.

Meskipun Muhammadiyah siap mengelola tambang, Anwar mengingatkan masyarakat setempat untuk tidak mengedepankan emosi dalam menyikapi keberadaan tambang. "Di situ ada hitung-hitungannya," jelasnya, merujuk pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan sosial dalam keputusan tersebut.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan, disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada Senin, 22 Juli lalu.

Sebelum Muhammadiyah, ormas  terbesar di Indonesia, NU, juga telah menerima IUP tambang. NU menjadi sasaran bully saat menerima izin tambang itu. 

Keputusan ini menandai langkah baru bagi Muhammadiyah dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjaga komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pengelolaan tambang, Muhammadiyah berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.