Bawaslu RI Dorong Nelayan di Pangandaran Turut Awasi Pilkada 2024

TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) mengajak kelompok nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat untuk terlibat bersama dalam mengawasi Pilkada 2024. Dan salah satu hal yang paling penting dilakukan bersama ialah tegas  menolak politik uang.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam Forum Warga yang digelar Bawaslu Pangandaran di Cagar Alam Pangandaran, Kamis (25/7/2024).

Advertisement

Dalam forum warga yang dihelat di tepi pantai Pangandaran itu, Lolly Suhenty menyerukan setiap warga Pangandaran, apapun profesi dan latar belakangnya, adalah pemilik Pangandaran. Maka dari itu, ia menilai rugi apabila tidak turut serta mengawasi proses pemilihan.

"Kita semua adalah warga negara yang suaranya ketika masuk TPS sama seperti bupati, sama seperti presiden, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi. Suara kita semua utuh tidak setengah atau separuh," tegasnya.

Menurut Lolly, adalah hal yang merugikan jika warga tak terlibat mengawasi proses pemilihan kepala daerah, karena bisa jadi calon yang bersih dan berintegritas malah kalah apabila pelaksanaan pemilihan tidak benar. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI itu juga menyebut, karena berbeda pilihan serta proses pemilihan yang tidak benar, bisa saja terjadi pertengkaran sesama nelayan.

"Mari kita awasi, prosesnya (pemilihan) harus benar, pastikan hak pilih kita ada dalam daftar pemilih tetap (DPT), prosesnya harus benar sehingga siapapun yang terpilih adalah pemimpin terbaik yang dimiliki Pangandaran," ucap Lolly.

Setelah forum, Lolly meminta  para nelayan yang hadir untuk tidak sungkan berdiskusi dengan para pengawas pemilu di Pangandaran. Dia berharap ada forum diskusi lanjutan  terkait tata cara pelaporan apabila ada pelanggaran maupun untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran.

Sementara Ketua Bawaslu Pangandaran, Iwan Yudiawan menuturkan jika forum warga ini adalah bagian upaya Bawaslu dalam merangkul masyarakat untuk teribat dalam proses pengawasan Pilkada 2024. 

Dia melihat hak masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih, namun juga mengawal proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil. Maka, Iwan turut mengajak para nelayan untuk sepakat menolak praktik politik uang. Bagi dia, politik uang merupakan cikal bakal munculnya mental koruptif. 

"Adanya koruptor berawal dari budaya transaksi politik uang. Sepakat tidak tolak politik uang? Kita harus bisa melihat calon pemimpin dari integritas dan programnya itu penting untuk masa depan kesejahteraan kita semua, termasuk kelompok nelayan," katanya dalam forum warga bersama Anggota Bawaslu RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.