Siang Ini, BP Haji Bahas Besaran Ongkos Haji 2025 dengan DPR

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa rencana penurunan biaya haji untuk tahun 2025 akan dibahas bersama DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) Senin (30/12/2024) siang hari ini. 

Irfan juga menegaskan bahwa pembahasan terkait tambahan kuota haji masih berjalan. Namun, prioritas utama saat ini adalah peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji. "Hari ini kami akan berdiskusi di DPR. Jika memungkinkan, tambahan kuota akan dilakukan. Namun, sementara ini, kami fokus memaksimalkan apa yang sudah ada. Kampung Haji juga masih dalam tahap pembahasan," ujarnya, Senin (30/12/2024).

Advertisement

Pada tahun 2025, BP Haji akan memusatkan perhatian pada persiapan alih tugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Tahun 2025 kami masih mendukung pelaksanaan haji di bawah Kemenag. Kami juga bersiap untuk tahun 2026, termasuk revisi Undang-Undang Haji agar nantinya tugas penyelenggaraan dapat berpindah sepenuhnya ke BP Haji," jelas Irfan.

Terkait kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi, Irfan mengungkapkan bahwa BP Haji perlu mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

"Ada banyak perubahan signifikan dari pihak Arab Saudi. Kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Wakil BP Haji baru saja kembali dari sana, dan komunikasi dengan Menteri Haji Arab Saudi berjalan cukup intensif dan positif," tambahnya.

Dalam rangka memperkuat organisasi, BP Haji hari ini melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV. Para pejabat ini melibatkan unsur penegak hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji 2026 akan berjalan dengan lebih baik dan berintegritas. "Kami melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji sesuai dengan aturan dan koridor yang telah disepakati, termasuk dalam Undang-Undang Haji," ujar Irfan.

Selain itu, BP Haji telah merekrut pejabat dari berbagai instansi, seperti kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, hingga TNI, untuk mengawal pelaksanaan haji yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik di masa mendatang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.