Raker Komisi X, Apitisi Ungkap Ada Oknum Anggota DPR RI Mainkan Anggaran KIP

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama sejumlah asosiasi perguruan tinggi berlangsung cukup lama. Rapat digelar sejak pukul 14.00 hingga menjelang maghrib.

Dalam rapat tersebut, diungkap adanya dugaan penyelewengan anggaran KIP Kuliah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), Prof. Budi Djatmiko.

Advertisement

“Pak Prabowo bilang ke saya bagaimana PTS, ndak usah dibantu, tetapi diberikan KIP lebih banyak. Tapi dengan sedih mohon maaf sekali, KIP kemarin banyak dari teman-teman DPR yang aspirasi, tetapi di sana ada jual beli. Mudah-mudahan tahun ini tidak, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Itu ada yang lima juta, tujuh juta. Itu oknumnya saya ndak tahu siapa, tapi laporan dari kami sudah ada,” ujar Prof. Budi di sela-sela paparannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

RDPU tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP PTSI), Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Ketua Yayasan Panca Bhakti Utama (YPBU) Pontianak, Ketua Umum Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan Indonesia (PPLPI), Ketua Umum Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKI), serta Yayasan Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia. Agendanya adalah penyampaian aspirasi tentang lembaga pendidikan tinggi.

Pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR Himatul Aliyah dari Fraksi Gerindra, mencoba memperdalam pernyataan Prof. Budi dengan meminta informasi lebih lanjut terkait kampus atau individu yang terlibat.

“Tadi ada disebut penyelewengan, kami mau tahu juga mana kampus yang seperti itu, kampus mana ataupun oknumnya. Banyak juga di lapangan kita temui, kita langsung minta pecat dari jabatannya. Kami mohon informasinya,” ujar Himatul dari meja pimpinan sidang.

“Bukan perguruan tingginya, Bu, dari DPR-nya,” sahut Prof. Budi.

Himatul menyangkal tuduhan tersebut dengan menyebut bahwa Komisi X DPR aktif melakukan pengawasan anggaran KIP Kuliah.

“Kayaknya ndak mungkin, Pak. Kita kan melakukan tugas pengawasan,” terang Himatul.

Namun, Prof. Budi mempertegas bahwa permainan anggaran KIP Kuliah sudah menjadi rahasia umum.

“Mengatasnamakan TA (tenaga ahli), saya kira kita tahu semuanya. Semua tahu, karena memang kami, aspirasi ini kemudian melalui ya ngomongnya sih TA, tapi saya kan ndak tahu. Nah, itu yang jadi masalah,” tutup Prof. Budi.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengalokasikan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp13,9 triliun pada tahun 2024. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan, sehingga memastikan pendidikan tinggi dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.