Lebih dari 300 Pemda Ikuti Desk Sekolah Rakyat, Siap Wujudkan Pendidikan Gratis untuk Keluarga Miskin

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam upaya mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat, lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti desk pendampingan langsung bersama kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Kegiatan bertajuk "Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi" ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Advertisement

“Di sini dibuka desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim dari berbagai kementerian/lembaga terkait. Mereka bertemu perwakilan provinsi, wali kota, dan bupati untuk memberikan informasi sekaligus mendiskusikan hal-hal yang perlu dipersiapkan,” ujar Gus Ipul.

Program ini melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, serta Kementerian Sosial. Fokus utama adalah menyamakan persepsi terkait legalitas lahan, kesiapan infrastruktur, dan perencanaan operasional sekolah.

Sekolah Rakyat Dibuka Tahun Ajaran Baru 2025/2026

Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026, dengan prioritas siswa dari keluarga miskin di desil 1 dan 2, sebagaimana tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Tahun ini pembangunan gedung dimulai di 200 titik, tersebar di kabupaten/kota dan provinsi. Sementara itu, pembukaan sekolah untuk tahap awal akan menggunakan gedung yang sudah tersedia,” jelas Gus Ipul.

Rekrutmen Guru Disiapkan dalam Empat Skema

Untuk menunjang kualitas pengajaran, rekrutmen guru akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ada empat skema yang disiapkan Guru dari unsur PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, dan jika masih kurang, akan direkrut guru-guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Kita ingin memastikan anak-anak dari keluarga yang paling rentan ini bisa belajar dengan kualitas yang setara,” kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi masyarakat miskin, sekaligus menutup kesenjangan sosial melalui pendidikan.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.