Gejolak Geopolitik Global Ancam Ketahanan Pangan, Johan Rosihan Dorong Transformasi Kebijakan Pangan Nasional

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dinilai menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional. Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa situasi geopolitik global ini harus direspons cepat oleh pemerintah melalui reformasi kebijakan pangan yang lebih mendasar dan menyeluruh.

“Perang di Timur Tengah bukan hanya isu regional. Dampaknya menjalar hingga ke dalam negeri, memicu lonjakan harga pangan dan membebani masyarakat, terutama petani,” ujar Johan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Advertisement

Ia menyoroti dampak konflik tersebut terhadap harga minyak dunia yang memengaruhi biaya distribusi dan operasional sektor pertanian. Meski harga minyak sempat turun – dari $76,81 per barel pada Januari menjadi $62,75 pada Mei 2025 – fluktuasi harga tetap menjadi risiko besar yang mengancam keberlanjutan sektor pangan.

Menurut Johan, dampak kenaikan harga pangan bukan hanya soal ekonomi. “Ini menyentuh daya beli, memperburuk angka kemiskinan, serta memperbesar risiko malnutrisi, terutama pada anak-anak. Jika dibiarkan, keresahan sosial bisa terjadi,” jelas anggota Komisi IV DPR RI ini.

Ia menambahkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap impor komoditas strategis seperti kedelai (78,44%), gandum (nyaris 100%), dan bawang putih (hingga 95%) memperparah kerentanan pangan nasional. Johan menilai kebijakan jangka pendek seperti impor atau operasi pasar belum mampu menyelesaikan akar persoalan.

Tiga Strategi Transformasi Pangan

Sebagai solusi, Johan mengusulkan tiga langkah transformasi fundamental:

1. Transisi Energi di Sektor Pertanian
   Penggunaan teknologi listrik untuk irigasi seperti di Kabupaten Cirebon terbukti efisien, menekan biaya irigasi dari Rp4,8 juta menjadi hanya Rp720 ribu per musim tanam. Program Electrifying Agriculture dari PLN mencatat lebih dari 240.000 peserta hingga akhir 2023 dengan penghematan energi signifikan.

2. Penguatan Hilirisasi Produk Pangan Lokal
   Johan mendorong pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah sebagai cara meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan impor. “Hilirisasi bisa menambah lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa,” jelasnya. Ia juga mengutip target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor kelapa dari Rp20 triliun menjadi Rp60 triliun melalui hilirisasi.

3. Distribusi Pangan Berbasis Energi Terbarukan
   Johan mengusulkan sistem distribusi pangan terintegrasi yang memanfaatkan energi bersih guna memangkas biaya logistik dan meminimalkan kerugian pascapanen. “Dengan ini, ketersediaan pangan bisa lebih stabil dan merata,” ujarnya.

Ketahanan Pangan Sebagai Pilar Pertahanan Nasional

Menurut Johan, ketahanan pangan bukan sekadar urusan pertanian, melainkan bagian dari strategi mempertahankan stabilitas nasional. “Ketika dapur rakyat terganggu, maka pertahanan bangsa ikut goyah. Pangan harus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal, energi, dan perdagangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan ketahanan pangan ke dalam kerangka pertahanan negara. “Krisis pangan bisa berujung pada ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi. Maka ketahanan pangan adalah fondasi bagi kedaulatan dan kesejahteraan bangsa,” ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.