Penyandang Disabilitas di Situbondo Meragukan Akurasi Data AKP

TIMESINDONESIA, SITUBONDO – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mempertanyakan akurasi data analisa kemiskinan partisiatif (AKP) atau yang dikenal dengan e-Desa Now yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembngunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Situbondo.

PPDI menilai masih banyak penyadang disabilitas yang belum ter-cover dalam AKP.

Advertisement

Hal diatas menjadi rekomendasi organisasi penyandang disabilitas di Situbondo tersebut dalam acara Forum Group Discusion (FGD) roadmap Pembangunan Kabupaten Situbondo menuju Kabupaten inklusi yang dihelat di ruang pertemuan Pemerintah Daerah pada hari Rabu 25 April 2018.

Ketua PPDI Situbondo, Luluk Ariyantiny menyatakan bahwa siapapun yang menyandang disabilitas baik itu miskin dan kaya harus mendapat jaminan sosial dari pemerintah.

"AKP adalah data induk yang dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan jaminan sosial, misalnya kesehatan, kemiskinan dan yang lainnya, " ujarnya.

Identifikasi yang dilakukan PPDI, kata Luluk, ditemukan tidak ter-cover-nya penyandang disabilitas di beberapa desa bahkan banya desa yang angkanya nihil, sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan di lima desa terdapat 84 bahkan ada yang 112.

Sementara itu, Kasubdit Kesejahteraan Sosial di Bapedda Situbondo, Henrica Rahayu menyatakan bahwa para difabel seluruhnya sudah masuk dalam data AKP dan sudah mencapai 3 ribu lebih.

"Saat ini kami sedang dalam periode validasi AKP mulai Februari - Mei tiap tahun, " katanya kepada TIMES Indonesia saat dikonfirmasi, Kamis (26/4/2018).

Para penyandang disabilitas agar terdata dalam AKP tidak hanya tugas pemerintah, menurut Yayuk, sapaannya, juga merupakan  tugas dari semua elemen masyarakat dalam mengawal kebenaran data AKP.

"Karena AKP merupakan data yang digagas oleh Kabupaten Situbondo dan tidak semua kabupaten memliki data kemiskinan yang lengkap seperti AKP, " tambahnya.

Yayuk juga yakin bahwa AKP akan meng-cover semua keluarga miskin dan penyandang disabilitas di 136 desa dan kelurahan karena dari berbagai masukan dan pelajaran selama ini akan dilakukan perbaikan perbaikan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.