Mengenal Harvard Kurniawan Ramadhan SH, Wakil Rakyat Milenial Pejuang Konsep Smart City Kota Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Menekuni karier politik di usia milenial menjadi jalan pengabdian  Harvard Kurniawan Ramadhan, SH. Pria kelahiran Malang, 25 Maret 1992 ini, lewat PDI Perjuangan lolos menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 dan kini bersiap untuk melanjutkannya. 

Ditanya alasan gabung PDIP, Harvard menjelaskan karena didasari kekagumannya dengan ajaran Bung Karno lantas terasah naluri kerakyatan yang kuat dan besar untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya guna kemajuan Bhumi Arema.

Advertisement

“Putri Bung Karno yang juga Ketum PDI Perjuangan, Ibu Megawati menitipkan pesan bahwa kepentingan rakyat adalah  cakrawati perjuangan kita,,” tegasnya

Harvard, begitu akrab dipanggil adalah 
alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 
Bekal aktif berorganisasi ditekuninya sejak dibangku kuliah. Aktif sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ranting Badan Advokat dan Pengacara Malang (RBA Malang) serta intens saat mahasiswa di  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang.

Di DPRD Kota Malang, Harvard menjabat sebagai anggota Komisi D dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). 

Dalam perannya di Bapemperda, Harvard telah mencatat beberapa prestasi yang signifikan. Salah satunya sebagai penggagas Peraturan Daerah (Perda) Kebudayaan dan Perda Penyelenggaraan Pesantren di Kota Malang. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Tidak hanya itu, Harvard berhasil menggarap 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang kemudian berhasil diproses menjadi perda selama menjabat sebagai Wakil Ketua Bapemperda setiap tahunnya. Dedikasinya dalam memajukan kebudayaan daerah dan memastikan perda-perda yang diusulkan dapat diwujudkan menjadi bukti nyata dari kinerjanya.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Bapemperda, Harvard telah menghabiskan 2,5 tahun pertamanya di DPRD Kota Malang sebagai anggota Komisi A. 

“Selama masa tersebut, kami berjuang tentang pentingnya pelayanan dasar di bidang kemasyarakatan yang cepat dan tidak terbelit oleh birokrasi yang berlebihan,” papar Harvard. 

Ia memiliki visi untuk membuat Kota Malang menjadi smart city yang berbasis data dan teknologi guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“ Konsep smart city sangat relevan dengan kebutuhan warga Kota Malang yang berbasis pendidikan. Untuk itu secara bertahap perlu dikasal dan diimplementasikan,” imbuhnya

Sementara saat pindah ke Komisi D, Harvard terus menggagas pengawalan terhadap Ranperda pemajuan kebudayaan. 

Ia  gigih memperjuangkan agar pendidikan masyarakat di Kota Malang terjamin, serta menekan angka putus sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu. 

Selain itu, Harvard turut mengawal terjaminnya insentif bagi kader posyandu sebagai garda terdepan dalam bidang kesehatan masyarakat tingkat RT dan RW.

Selaras dengan komitmennya dalam bidang kesehatan masyarakat, Harvard berupaya memastikan tercapainya program Universal Health Coverage (UHC) sebagai jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Malang. 

“Mewakil kalangan muda, kami berusaha aktif mengawal terjaminnya pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan bagi pemuda, baik secara organisasi maupun peningkatan kapasitas SDM,” ungkapnya

Selain aktif sebagai anggota DPRD Kota Malang, Harvard memiliki peran penting di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Malang yang membidangi hukum, pemerintahan, dan perundang-undangan. 

Dalam perannya di partai, Harvard berperan dalam merumuskan kebijakan dan strategi partai dalam hal hukum dan pemerintahan.

Melalui kerja kerasnya, ia telah berkontribusi dalam pembentukan peraturan daerah yang berfokus pada pemajuan kebudayaan, penyelenggaraan pesantren, pelayanan dasar yang efisien, pengembangan smart city, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan pemuda.

Selain itu, Harvard , merupakan figur milenial muda penjaga Pancasila, satu bukti dedikasinya adalah pada tahun 2022, Harvard menolak gagasan konsep "halal city" yang diusulkan untuk diterapkan di Kota Malang.

Menurut Harvard, konsep "halal city" tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan pluralisme dan keberagaman. 

Penolakan tersebut, lanjut Harvard untuk memperjuangkan harmonisasi  Kota Malang sebagai kota yang ramah dan terbuka bagi semua golongan masyarakat, tanpa membedakan suku, agama dan ras yang ada.

“Kami terus berupaya menjadikan Kota Malang sebagai contoh kota yang inklusif, harmonis, dan menghormati perbedaan. Kita berharap agar nilai-nilai tersebut dapat terus dijunjung tinggi dan menjadi landasan bagi pembangunan dan kemajuan Kota Malang ke depannya,” pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.