Politik Info Pemilu 2024

KPU Situbondo Terbitkan Laporan Dana Awal Kampanye, Baru Dua Parpol Melaporkan

Senin, 15 Januari 2024 - 15:05 | 46.23k
Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto menjelaskan perihal LADK Parpol peserta Pemilu 2024. (Foto: Miftahorrahman/TIMES Indonesia)
Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto menjelaskan perihal LADK Parpol peserta Pemilu 2024. (Foto: Miftahorrahman/TIMES Indonesia)
FOKUS

Info Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, SITUBONDO – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Situbondo, Jatim, menerbitkan pengumuman hasil penerimaan laporan dana awal kampanye atau LADK peserta pemilu 2024. Dalam surat bernomor 7/PL.01.7-Pu/3512/2024. Diketahui hanya ada dua parpol yang sudah melaporkan dana awal kampanyenya. 

Dua partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. 

Melansir pengumuman KPU Kabupaten Situbondo, dua parpol tersebut masing-masing melaporkan penerimaan dana awal kampanye. 

Partai Kebangkitan Nusantara tercatat menerima Rp 100 ribu sebagai dana awal kampanye. Sementara Hanura melaporkan nominal sejumlah Rp 10.200.000 sebagai dana awal kampanye mereka.

Ketua KPU Situbondo, Marwoto mengatakan, penyampaian LADK dimulai sejak bulan Desember 2023 hingga bulan Januari 2024. Selama batas waktu yang sudah ditentukan itu, seluruh partai telah melaksanakan kewajiban tersebut.

“Pelaporan pembukuan LADK yang dibuka sejak tanggal 17 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.Tercatat seluruh parpol sudah melaporkan LADK kepada kami (KPU),” ujarnya. 

Ditanya tentang pengumuman resmi yang hanya mencantumkan dua partai politik, Marwoto menerangkan, seluruh partai sebenarnya telah melakukan pelaporan namun baru dua partai yang resmi dan dinilai selesai. Sedangkan 15 partai lainnya masih diberi kesempatan melengkapi kekurangannya.

“Dari 15 partai itu, kebanyakan terkendala karena tidak segera melakukan pelaporan pasca kegiatan selama kampanye,” jelasnya. 

Atas hal tersebut, KPU Kabupaten Situbondo, imbuh Marwoto, memberikan kesempatan kepada 15 partai untuk memperbaiki LADK hingga 17 Januari 2024.

Kewajiban Melaporkan LADK Bagi Peserta Pemilu

Menurut Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, parpol peserta Pemilu 2024 diwajibkan menyampaikan laporan sumber dana kampanye. Sebab, dari laporan tersebut akan terlihat dana masuk maupun keluar beserta peruntukannya. Sehingga dapat diketahui apakah parpol melakukan pelanggaran dalam hal pendanaan kampanye.

“Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan atau jasa dalam pembukuan Dana Kampanye. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye dalam Laporan Dana Kampanye,” bunyi Pasal 43.

Sanksi tidak menyampaikan LADK kepada KPU

Pengurus parpol peserta Pemilu, baik pusat maupun daerah, dikenai sanksi bila tidak menyampaikan LADK kepada KPU sampai dengan batas waktu. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 118. Adapun sanksi tersebut yakni berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Sanksi juga ditujukan kepada Calon Anggota DPD.

“Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan,” bunyi Pasal 118. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Muhammad Iqbal
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES