Politik

Mahfud MD Mulai Bongkar Aparat yang Membeking Izin Tambang Ilegal

Rabu, 24 Januari 2024 - 16:39 | 21.77k
Mahfud MDCawapres nomor urut 3 yang juga menjabat Menko Polhukam. (FOTO: ist) 
Mahfud MDCawapres nomor urut 3 yang juga menjabat Menko Polhukam. (FOTO: ist) 

TIMESINDONESIA, JAKARTAMahfud MD, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan pihaknya telah memulai pembongkaran kasus pejabat dan aparat yang membekingi izin tambang ilegal. 

“Kami sudah mulai-mulai bongkar-bongkar, tetapi belum semua,” kata Mahfud MD menanggapi pertanyaan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang mempertanyakan aparat yang mana yang membekingi izin tambang ilegal dikutip dari tempo pada Rabu, (24/1/2024). 

Menurut Mahfud MD, jika ingin menanyakan hal yang lebih mengarah pada hal teknis, maka perlu ditanyakan kepada KPK soal beking tambang ilegal tersebut. 

Sebab, lanjut Mahfud, ia mengacu pada pidato pimpinan KPK di acara Pusat Edukasi Antikorupsi (Paku) Integritas beberapa waktu lalu, yang menyatakan banyak mafia tambang di Indonesia disokong oleh pejabat dan aparat. “Sehingga sumber korupsi ada di situ,” ujarnya.

KSAD-Jenderal-Maruli-Simanjuntak.jpgKSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. (FOTO: AP Photo)

Sebelumnya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mempertanyakan pernyataan Mahfud MD saat Debat Cawapres pada Minggu (21/1/2024) yang mengungkapkan soal izin tambang ilegal yang dibekingi oleh aparat. 

Menurut Maruli, narasi soal aparat yang menjadi pihak di belakang izin tambang ilegal belumlah lengkap. 

“Aparat bisa juga aparatur sipil negara (ASN) ya, belum lengkap itu. Jadi, ya saya bilang begitu, aparat yang mana?,” tanya Maruli saat konferensi pers di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin, (22/1/2024) lalu. 

Maruli menegaskan, saat ini TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Dia meyakini bahwa pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokong pertambangan ilegal. 

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak mengetahui soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, dia mempersilakan untuk melapor apabila memang ditemukan adanya indikasi prajurit berbuat demikian. “Prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi sebagaimana kasus-kasus terdahulu,” tandasnya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES