Politik

HNW Kritisi Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak

Kamis, 25 Januari 2024 - 12:31 | 17.54k
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kemampuannya untuk berkampanye dan memberikan dukungan dalam pemilihan umum (pemilu). HNW mengingatkan pentingnya menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mempertimbangkan etika kepemimpinan negara.

Dalam pernyataannya, HNW menyoroti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode. "Pada akhir periode kedua, seorang presiden seharusnya fokus pada warisan (legacy), keteladanan, dan etika sebagai pemimpin negara," ucapnya, Rabu (24/1/2024).

Ia menekankan bahwa berkampanye untuk memperpanjang masa jabatan, terutama melalui anggota keluarga, dapat dianggap sebagai nepotisme dan melanggar prinsip reformasi.

HNW menegaskan bahwa pembatasan dua periode masa jabatan presiden adalah aturan yang membedakannya dari jabatan kenegaraan lainnya. Dia menganggap Pasal 7 UUD NRI 1945 sebagai acuan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meskipun HNW mengakui bahwa UU Pemilu memberikan hak kepada presiden untuk berkampanye, ia menyoroti pentingnya memahami bahwa hak tersebut seharusnya hanya untuk kepentingan kampanye, bukan untuk mendukung salah satu calon.

"Bahwa presiden yang tidak dapat mencalonkan diri lagi secara etika seharusnya tidak memihak secara terang-terangan kepada calon tertentu," ucapnya.

HNW juga mencatat adanya Pasal 301 UU Pemilu, yang menegaskan bahwa presiden yang secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden dalam kampanye pemilihan presiden harus memperhatikan tugas dan kewajibannya sebagai presiden. Ia menekankan perlunya penghormatan terhadap sumpah jabatan presiden yang menegaskan kewajiban untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.

Terakhir, HNW mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya menekankan netralitas aparat negara dalam Pemilu 2024 dan mengancam sanksi bagi ASN yang tidak netral. Namun, ia menyoroti kontradiksi ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden dapat memihak.

HNW berpendapat bahwa penegakan aturan yang adil dan komprehensif serta kesetiaan Presiden pada etika dan perundangan yang berlaku adalah kunci untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemimpin negara dan proses pemilu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES