Politik

PP Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye di Pilpres 2024

Senin, 29 Januari 2024 - 11:55 | 18.06k
Presiden Jokowi saat bersama Prabowo Subianto. (FOTO: Setkab)
Presiden Jokowi saat bersama Prabowo Subianto. (FOTO: Setkab)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo turut mengkritik pernyataan Presiden Jokowi (Joko Widodo) soal presiden dan menteri boleh kampanye dan berpihak pada Pilpres 2024.

Organisasi Islam ini pun meminta agar Kepala Negara mencabut semua pernyataannya itu. Hal tersebut dikarenakan bisa menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan di pesta demokrasi lima tahunan nanti.

"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," katanya dalam keterangan tertulis diterima TIMES Indonesia, Senin (29/1/2024).

Muhammadiyah juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara. 

"Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi," jelasnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan di Pemilu 2024 ini.

"Terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu," katanya.

Lalu, Muhammadiyah juga menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024. "Utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu," ucapnya.

Tak hanya itu, Muhammadiyah juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan sebagai bahan atau referensi memutus perselisihan hasil Pemilu. 

Sikap ini, kata dia, penting dilakukan oleh MK agar putusannya kelak yang bukan sekedar mengkalkulasi suara tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2025 telah berlangsung dengan segala kesuciannya. "Tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara," jelasnya.

Oleh karenanya, Muhammadiyah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan utamanya penyelenggara negara. 

"Pengawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara," ujar Trisno Raharjo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES