Muhadjir: Tidak Ada Pejabat yang Netral saat Ditanya Hakim MK

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa tidak ada pejabat publik yang dapat dikatakan 100 persen netral.

Pernyataan ini disampaikan oleh Muhadjir sebagai respons terhadap pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024.

Advertisement

Ia menyatakan bahwa pengetahuan manusia tidak selalu harus didasarkan pada pengalaman. Dirinya juga mengilustrasikan bahwa pengetahuan juga bisa diperoleh melalui naluri atau insting manusia.

"Sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik termasuk siapapun. karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral 100 persen itu pasti bohong," katanya ketika sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Jum'at (5/4/2024).

"Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong, karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, perdebatan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Saya kira itu," lanjutnya.

Selain itu, ia juga dihadapkan dengan pertanyaan mengenai dua argumen yang diajukan oleh pihak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, terkait dengan aparat negara dan peran menteri yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Terlebih lagi, Ridwan menyebutkan bahwa permohonan tersebut juga melibatkan penggunaan fasilitas negara dalam politik. Muhadjir menjelaskan bahwa dalam teori administrasi publik terdapat konsep yang disebut eksternalitas negatif.

"Eksternalitas negatif itu bisa disengaja atau bisa unavoided tidak terhindarkan. Misalnya kalau kita punya baju dinas mau berangkat ke kantor, mau ngelayat dulu saudara kita yang meninggal tidak mungkin kita ganti baju karena mau melayat baru kemudian pakai dinas baju, itu adalah unavoided," ujarnya.

Menurutnya, kejadian tak terduga dapat mendorong pejabat publik untuk menggunakan fasilitas yang tidak seharusnya mereka gunakan. Ia menuturkan, hal semacam itu sangat tergantung pada individu masing-masing pejabat.

"Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul disengaja dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing," tuturnya.

Menko PMK tersebut menjelaskan bahwa, konsep eksternalitas negatif menggambarkan bahwa setiap individu memiliki referensi dan kecenderungan tertentu. Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan alamiah.

"Yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu terus terjadi karena setiap manusia itu pasti punya referensi, punya preferensi dan punya tendensi. Pasti punya pilihan dan punya kecenderungan dan itu tidak harus melalui akal sehat," jelasnya.

Namun, Muhadjir menyatakan telah berusaha untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dirinya mengingatkan kembali tentang tanggung jawab yang diembannya.

"Bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik kita mengemban amanah termasuk kami berusaha betul untuk meminimalisasi terjadinya eksternalitas negatif terutama yang intended (disengaja) itu, kalau ada yang unavoided karena kita sebagai manusia tak terlepas dari referensi dan tendensi," pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.