Lalu Muksin Pegang Rekom DPP PKB, Putra Bupati Lombok Utara Terlempar

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – DPP PKB memutuskan dan menetapkan tahap I kepada Dr. TGH. Lalu Muksin Mukhtar, LC.,MA sebagai salah satu bakal calon bupati (Bacabup) yang diusung PKB pada Pilkada Lombok Utara periode 2024-2029.

Keputusan ini diberikan secara tertulis pertanggal 9 Mei 2024 di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Penguatan Struktur, Eksekutif, dan Legislatif DPP PKB, A. Halim Iskandar, dan Sekretaris Jenderal DPP PKB, M Hasanuddin Wahid. Yang diterima langsung oleh Dr. TGH. Lalu. Muksin Mukhtar, LC.,MA didampingi Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hardian Irfani dari A Halim Iskandar (kakak dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar).

Advertisement

"Alhamdulillah, perjalanan surat pemanggilan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah (Bacakada) DPP PKB di Surabaya pertanggal 6 Mei membuahkan hasil dengan diberikan rekomendasi tahap pertama kepada saya, yang saya terima secara langsung dari kakak kandung Muhaimin Iskandar," ungkap Lalu Muksin Mukhtar kepada TIMES Indonesia melalui via telpon yang mengaku baru pulang dari perjalanan Jakarta, Senin (13/5/2024).

Perjalanan meraih rekomendasi DPP PKB tentu bukan perjalanan yang instan. Jauh sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan jajaran DPP PKB melalui KH. A Halim Iskandar, yang terbangun secara kekeluargaan Nahdlatul Ulama, membahas alumni Gontor dan timur tengah yang banyak terhubung dengan jajaran DPP PKB.

Selain itu, DPP PKB juga sudah memantau kondisi perpolitikan di Lombok Utara sehingga mengetahui betul gerakan yang dilakuka selama tiga tahun terakhir, jauh sebelum masuknya tahapan Pilkada. Dengan mengetahui track record dirinya sebagai akademisi, pengurus pesantren, dan fokus pada membina jamaah dan sering hadir ditengah masyarakat, memberikan kemudahan dalam menilai keputusan DPP PKB.

"Jadi, DPP PKB tidak ujuk-ujuk memutuskan namun melihat track record dari yang ingin diputuskan DPP. Saya juga merasa kaget dan terharu dengan pemberian rekomendasi yang diberikan ini, meminta saya berangkat ke Jakarta, Sabtu (11/5/2024), saya pun langsung berangkat, dan sekarang baru tiba di rumah ini," bebernya.

Setiba di Jakarta, Lalu Muksin langsung bertemu A Halim Iskandar berdiskusi selama sejam lamanya, kemudian dibuatkan formulir langsung ditandatangani dan stempel basah.

Dari rekomendasi tahap pertama terdapat enam hal yang ditekankan, di antaranya tindaklanjut kepastian kemenangan dengan merapatkan barisan, sosialisasi keputusan DPP kepada jajaran pengurus DPC PKB Lombok Utara, termasuk juga enam anggota DPRD Lombok Utara terpilih, mencari koalisi partai politik, dan mencari bakal calon pendamping.

"Sesuai aturan dan arahan dari DPP PKB, kita tidak hanya memastikan menang, malah lebih banyak berdiskusikan soal kemajuan Lombok Utara. Beliau sangat merespon, karena ada akademisi mau turun politik, tidak seperti politik murni, dengan modal akademisi semoga bermanfaat untuk masyarakat Lombok Utara," ucapnya. 

DPP PKB meminta secara cepat menentukan partai koalisi dan bakal calon pendamping agar segera diterbitkan rekomendasi final berup B1 KWK sebagai syarat pendaftaran ke KPU nantinya. Semua partai akan begitu, ketika menemukan partai dan koalisi, itu dasar akan diterbitkan rekomendasi final. "Dan saya akan segera memutuskan koalisi partai dan calon pendamping sebelum berakhir bulan Mei sudah final, kemudian untuk disampaikan ke DPP PKB," tegasnya.

Terkait beberapa bakal calon pendamping yang ramai disebutkan yaitu Danny Karter, Wabup Lombok Utara yang juga Ketua DPC Gerindra Lombok Utara sudah membangun komunikasi namun sampai sekarang internal Gerindra belum final. Kemudian, ada Dr Zaki Abdillah, putra terbaik Lombok Utara yang berlatar belakang Kiai, akademisi, dan mantan Komisioner KPU Lombok Utara namun minus partai politik. Maridi, Ketua DPD II Golkar Lombok Utara yang juga Wakil Ketua DPRD Lombok Utara sudah membangun komunikasi namun sampai saat belum terarah dan intens. Yang agak intens dengan Ketua DPW PBB NTB yang juga Anggota DPRD NTB, Junaidi Arif yang bersama-sama juga terbang ke Surabaya pada pembekalan Bacakada DPP PKB beberapa hari lalu.

"Junaidi Arif memang mendaftarkan diri bersama di PKB juga menjalani proses, harus mengikuti pendaftaran. Beliau memang di DPP PKB intens berkomunikasi namun belum sampai keputusan final. Yang kami ingin bangun koalisi membangun koalisi yanh final sehingga tidak putus ditengah jalan, dan memiliki sepahaman sehingga tidak terkendala hubungan antara bupati dan wabup nantinya," katanya.

Terkait kisruh internal PKB, dimana Lalu Muksin melangkahi Ketua DPC PKB Lombok Utara, Djohan Sjamsu, yang sejatinya Djohan Sjamsu menginginkan rekom PKB diberikan kepada putranya, Kusmalahadi Syamsuri.

Dalam hal ini, Lalu Muksin menekankan bila terjadi keputusan DPW PKB NTB dan DPP PKB maka menjadi keputusan mutlak terhadap kader maupun non kader. Sebab, dirinya dengan Kusmalahadi bukan kader PKB, yang sama-sama berlatar belakang ASN, sekarang tergantung siapa yang mampu meyakinkan DPP.

"Di DPP tidak lagi memandang kader atau non kader, putra Bupati atau bukan putra Bupati. Yang terpenting siapa yang mampu meyakinkan DPP. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, keputusan DPP harus dihormati, termasuk juga anggota DPRD terpilih. Maka saya yakin PKB partai besar, ketika ada kader yang tidak sejalan maka memberikan teguran," tegasnya.

Terkait kemungkinan Kusmalahadi disodorkan sebagai bakal calon pendampingnya sah-sah saja, namun pendidikan politik tidak demikian. Dan DPP PKB tidak menekankan perihal tersebut harus mengambil Kusmalahadi, putra dari Ketua DPC PKB Lombok Utara, Djohan Sjamsu. Oleh karena itu, kompetisi dirinya dengan Djohan Sjamsu dalam memperebutkan PKB sudah selesai.

Yang jelas dirinya akan mengambil dari luar PKB untuk memperkuat koalisi partai politik dan kemenangan. "Kompetisi saya dengan pak Djohan sudah selesai, dan segera saya akan silaturahmi ke beliau. Kalau partai memasangkan dengan pak Kusmalahadi, bisa saja dan saya terima, namun tidak ditekankan demikian oleh DPP. Kita harus ambil diluar PKB," imbuhnya. 

Atas kondisi kisruh internal DPC PKB Lombok Utara rupanya bukan hisapan jempol semata. Kekisruhan antara Ketua dan Sekretaris DPC PKB Lombok Utara, yaitu Djohan Sjamsu dan Ada Malik dalam perebutan rekom DPP PKB untuk bakal calon bupati (Bacabup) Lombok Utara terjadi perbedaan. Dimana Djohan Sjamsu yang merupakan Bupati Lombok Utara menginginkan rekom PKB diberikan kepada anaknya yaitu Kusmalahadi Syamsuri untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya di Lombok Utara,  sedangkan Ada Malik menginginkan rekom PKB diberikan kepada Dewan Musytayasar PCNU Lombok Utara, TGH Muchsin Efendy. Hingga saat ini kepastian rekom DPP PKB sudah hampir final.

Sesuai informasi berkembang, perebutan rekom PKB ini berawal dari kegagalan Ada Malik lolos menjadi Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat-Lombok Utara pada Pileg 14 Februari lalu. Begitu juga, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang meraih suara sedikit di Lombok Utara sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil NTB 2 (Pulau Lombok). Sebab, perolehan enam kursi Anggota DPRD Lombok Utara di lima Dapil tidak berimbas positif kepada perolehan suara provinsi dan DPR RI.

Selain itu, juga perselisihan siapa yang menduduki Ketua DPRD Lombok Utara, dimana Djohan Sjamsu menginginkan trah keluarganya yaitu Abdul Hamid, sedangkan Ada Malik menginginkan adiknya yang memiliki perolehan suara terbanyak. Selain itu, catatan utama kekalahan suara Anies-Muhaimin pada Pilpres turut menjadi catatan DPP PKB kepada Djohan Sjamsu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.