Rakernas V PDIP, Soal Jokowi Tak Diundang hingga Opsi Oposisi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rapat Kerja Nasional V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Rakernas V PDIP) digelar mulai hari ini, Jumat 24 Mei 2024 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sejumlah isu mencuat menjelang perhelatan pertemuan para kader partai banteng. Kabar Presiden Jokowi tidak diundang, hingga soal sikap politik PDIP menjadi bagian dari koalisi atau oposisi.

Presiden ke-7 RI yang juga masih kader PDIP itu dikabarkan tidak akan hadir di Rakernas V PDIP.  Kabar Jokowi tak diundang pertama kali dilontarkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. 

Advertisement

"Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang," kata mantan Wali Kota Blitar itu dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024) lalu.

Djarot menjelaskan, Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sudah sangat sibuk. Menurut dia, keduanya sudah menyibukkan diri dengan berbagai agenda kenegaraan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim, seperti dikutip dari Tempo.co, tidak akan ada refleksi khusus atas ketidakhadiran Jokowi. Hasto bahkan mengatakan yang diundang dalam Rakernas adalah mereka yang memiliki semangat menegakkan demokrasi.

“Tentang yang diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” kata Hasto.

Jokowi merespons atas hal tersebut ketika ditanya oleh wartawan. “Ditanyakan ke yang mengundang (soal Jokowi tidak diundang ke Rakernas). Jangan ke saya,” kata Jokowi di posko pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (23/5/2024).

PDIP Soal Opsi Oposisi

Dalam Rakernas V PDIP, juga mencuat kabar posisi partai apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau memilih oposisi. Sikap politik tersebut akan ditentukan setelah mendengarkan masukan dari para kader mulai tingkat ranting hingga DPD. 

Namun Hasto menyebut, berdasarkan pengalaman sebelumnya, untuk keputusan strategis akan ditentukan saat kongres pada tahun depan.

"Kalau belajar dari kongres-kongres sebelumnya, karena ini merupakan hal yang sangat strategis, itu rata-rata ditetapkan dalam kongres," kata Hasto di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Alumnus UGM itu menyebut keputusan PDIP berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo Subianto sebagai hal strategis. Namun, kata Hasto, PDIP akan mempertimbangkan urgensi dan prioritas terkait sikap politik tersebut.

"Sikap politik partai terhadap hal tersebut akan menerima masukan dalam Rakernas tetapi keputusan politik bisa dilakukan dalam rakernas, bisa juga dilakukan pada saat kongres yang akan datang," ujar Hasto, seperti dikutip CNN Indonesia.

Isu strategis lainnya yang juga bakal dibicarakan dalam Rakernas PDIP adalah Pilkada Serentak 2024. Rakernas yang berlangsung hingga 26 Mei 2024 itu bakal diisi dengan pidato politik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta arahan Ketua DPP PDIP yang kini menjabat Ketua DPR RI Puan Maharani. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.