Politik

Pengamat: PKL Punya Posisi Tawar Politik yang Kuat di Pilkada NTB 2024

Selasa, 25 Juni 2024 - 12:57 | 14.81k
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto bersama rekan-rekan PKL. (FOTO: Dok Pribadi untuk TIMES Indonesia)
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto bersama rekan-rekan PKL. (FOTO: Dok Pribadi untuk TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MATARAM – Lembaga Kajian Sosial dan Politik kenamaan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Mi6, sukses menyelenggarakan roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada NTB 2024 di Kabupaten Dompu. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Dompu.

"Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat," ungkap Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024).

Menurut Bambang Mei, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah karena mereka adalah kelompok 'rentan' yang menjadi penyangga ekonomi keluarga.

 "Laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL," ujar pria yang akrab disapa Didu ini.

Didu menilai kondisi dan penataan para PKL di Dompu sudah cukup rapi dan menjamur, terutama di pusat kota. Aspirasi dan harapan dari para PKL akan dituangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada NTB 2024.

"Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat," tegas Didu.

Dalam konteks Pilkada NTB 2024 mendatang, Didu berpendapat bahwa komunitas PKL memiliki posisi tawar politik yang kuat. Hal ini karena jumlah PKL yang cukup signifikan di setiap daerah bisa menjadi alat untuk menyampaikan aspirasi politiknya terkait problematika PKL agar bisa diendorse oleh pemimpin daerah yang terpilih kelak. 

"PKL hendaknya mulai menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilkada NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai," kata Didu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hendarmono Al Sidarto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES