Politik

Bahlil Lahadalia: Semua Menteri di Bawah Perintah Presiden Prabowo

Selasa, 15 April 2025 - 18:46 | 40.57k
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ditemui setelah pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025). (FOTO: ANTARA/Putu Indah Savitri)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ditemui setelah pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025). (FOTO: ANTARA/Putu Indah Savitri)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih tunduk dan patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kunjungan sejumlah menteri ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen Hari Raya Idulfitri 2025.

“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui usai pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Advertisement

Bahlil menambahkan, konsolidasi para menteri difokuskan hanya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membangun bangsa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” ujarnya.

Diketahui, pada momentum Idulfitri 2025, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyempatkan diri berkunjung ke Solo untuk bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ada pula Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator PMK Pratikno, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Menanggapi pertemuan tersebut, anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta publik untuk tidak mempolitisasi kunjungan tersebut. 

Ia juga menepis isu yang menyebutkan munculnya dua pusat kekuasaan atau “matahari kembar” dalam pemerintahan saat ini. Jazilul menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES