Prabowo Bentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Lokal

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) sebagai solusi strategis untuk mengatasi persoalan distribusi pangan yang sering merugikan petani dan konsumen. Dengan model ekonomi berbasis koperasi ini, desa diharapkan menjadi pusat ekonomi mandiri yang mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya membangun ekosistem distribusi yang lebih efisien melalui koperasi. Program ini akan menyerap hasil pertanian langsung dari petani dan mendistribusikannya ke pasar dengan harga yang lebih kompetitif.

Advertisement

"Dengan adanya koperasi ini, kita bisa memastikan bahwa hasil pertanian dari desa langsung masuk ke pasar tanpa perantara yang terlalu banyak. Ini akan menekan harga dan meningkatkan pendapatan petani," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

Rantai Distribusi Pendek, Harga Pangan Lebih Murah

Salah satu masalah utama dalam industri pangan di Indonesia adalah rantai distribusi yang panjang, di mana petani sering kali mendapat harga rendah, sementara konsumen justru membayar harga tinggi di pasar. Kop Des Merah Putih hadir untuk memangkas rantai ini, sehingga harga menjadi lebih adil bagi semua pihak.

Menurut Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, ada tiga strategi utama dalam pengembangan koperasi ini yakni membangun koperasi baru di desa-desa yang belum memiliki koperasi, merevitalisasi koperasi yang sudah ada agar lebih efektif dalam mendukung distribusi pangan, dan mengembangkan koperasi yang sudah berjalan sehingga dapat beroperasi lebih optimal.

Saat ini, terdapat sekitar 64.000 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang siap bertransformasi menjadi koperasi. Dengan sistem ini, pemerintah menargetkan harga pangan lebih stabil dan keterjangkauan produk meningkat.

Skema Pendanaan dan Peran Dana Desa

Program ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia, dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa.

Pendanaan akan bersumber dari alokasi dana desa, yang setiap tahunnya mencapai Rp1 miliar per desa. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun, setiap desa dapat mengumpulkan hingga Rp5 miliar untuk pengembangan koperasi ini.

Namun, untuk percepatan pelaksanaan, pemerintah akan bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam memberikan pendanaan awal. Desa nantinya dapat mengangsur investasi tersebut dalam kurun waktu 3–5 tahun guna memastikan koperasi beroperasi optimal sejak awal.

Dampak Jangka Panjang untuk Ekonomi Desa

Jika terealisasi dengan baik, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, harga pangan akan lebih stabil dan desa akan memiliki peran lebih besar dalam perekonomian nasional.

"Dengan koperasi ini, kita tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga tentang kemandirian desa. Petani mendapat harga yang layak, dan masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau," kata Budi Arie.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan skema pendanaan yang matang, program ini diharapkan menjadi terobosan besar dalam menata ulang rantai distribusi pangan di Indonesia.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.